HIPMI:Tender Akhir Tahun Ganggu Penyerapan APBD

KALIANDA – Pengurus Badan Pengusaha Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung Selatan diam-diam memperhatikan situasi dan kondisi pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Ketua Umum BPC HIPMI Lamsel, Akbar Ringgom Kasmaran menilai jumlah paket yang tak menemukan pemenang lelang menempatkan Lampung Selatan dalam posisi yang kurang menguntungkan dari segi penyerapan APBD. HIPMI Lamsel memberi masukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lamsel agar tender tidak digelar berdekatan dalam waktu yang mepet. Sebab HIPMI menilai bakal lain ceritanya apabila proses tender dilakukan sejak awal tahun atau maksimal pada bulan Juni. “ Karena kan, proses dari tender sampai ke kontrak sebulan bahkan bisa lebih. Seharusnya tender kemarin dilaksanakan antara bulan Januari – Maret. Nggak bakal begini jadinya,” kata Akbar menanggapi kemungkinan SILPA, Rabu (23/10). Dari kacamata BPC HIPMI Lamsel, proses tender di Bumi Khagom Mufakat masih belum ideal. Itu dilihat dari durasi waktu yang tersedia, dan proses tender ulang dengan dalih metode pelaksanaan. “ Jadi kacau memang. Yang kita bahas ini kan prosedurnya agar bisa terserap se-optimal mungkin. Belum kalau ada pengulangan tender dihadapkan dengan durasi waktu yang sangat kecil kemungkinannya bisa terserap, perusahaan yang fit kadang di tender ulang. Pengerjaan jalan saja kalau di tender sekarang itu sudah mepet,” ujar pentolan HIPMI Lamsel ini. Pada dasarnya HIPMI juga tak asing dengan kancah tersebut. Sebab banyak dari anggota HIPMI yang bergerak dibidang usaha angkutan, pertambangan, hotmix hingga batching plant. Oleh sebab itu saran HIPMI ini tak lebih agar masyarakat di gerbang Pulau Sumatera ini merasakan dampak pembangunan dari kucuran APBD tersebut. Dinas PUPR Lamsel bukan tanpa problem dengan kekalutan yang terjadi saat ini. Salah satu problem yang dialami Organisasi Perangkat Daerah yang bergerak dibidang pembangunan itu ialah ‘momok’ hacker. Karenanya banyak paket yang gagal mendapat pemenang lelang. “ Kalau didaerah lain tidak seperti di Lamsel. Sudah banyak yang selesai pekerjaannya dari bulan Agustus lalu. Cuma nggak tahu kenapa di Lamsel bisa begini. Masalahnya ada di Dinasnya kalau itu di digelarnya di awal awal tahun nggak mungkin seperti ini,” sebut dia. Kedepan, HIPMI berharap Lampung Selatan belajar dari pengalaman berharga semacam ini. Sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal. Saran HIPMI Lamsel yang digarisbawahi yakni menggelar tender di awal bukan di akhir. Pada bagian lain, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Kontraktor Indonesia (ASPEKINDO) Lampung Selatan, Syaifulloh, tak bergeming alias tidak diam saja dengan situasi yang demikian ini. Syaiful begitu sapaannya menilai problem yang menjangkiti Lamsel saat ini perlu diluruskan. Sehingga tidak tercebur kedalam lubang yang sama yakni Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). “Hal-hal yang seperti ini perlu ditengahi dan dicarikan solusinya. Mengapa Lampung Selatan lagi-lagi dihadapkan dengan SILPA. Padahal secara kasat mata, Lamsel masih butuh serapan dari APBD dalam konteks pembangunan,” kata Syaiful. Tak jauh beda dengan HIPMI, stressing dari ASPEKINDO Lamsel menyoroti tehapan lelang. Oleh sebab banyak paket yang kemunginan gagal jadi serapan APBD. Masih kata Syaiful, proses lelang tersebut sejatinya bukan tanpa peminat atau penawaran. Ia meyakini paket lelang tersebut ada tawaran yang masuk. Berbeda ketika pada paket tersebut tanpa penawaran sama sekali.           “ Kalau ditanya masukan dan saran tentu, ASPEKINDO ingin yang terbaik untuk Lampung Selatan. Terutama dalam penyerapan APBD nya. Jangan lagi kita berkutat pada problem-problem yang justru manfaatnya dinantikan oleh orang banyak. Benahi proses lelangnya, tekan peluang SILPA. Caranya, kita punya eksekutif dan legislatif untuk mengatasi urusan-urusan tersebut. Karena paket paket itu bukan tanpa tawaran. Kita memaklumi kalau memang tidak ada tawaran sama sekali,” imbuhnya. Catatan Radar Lamsel pada 21 Juni 2019 atau memasuki pertengahan tahun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kala itu baru mentender 35 paket dari total ratusan paket proyek yang ada.           Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Setkab Lampung Selatan, mengakui jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2019 ini pelaksanaan tender proyek terkesan lamban. Biasanya, disetiap pertengahan tahun sudah ada ratusan proyek pekerjaan yang ditender. Medio Oktober 2019 ini, tercatat sebanyak 150 paket kegiatan infrastruktur dalam tahapan lelang tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) BLPBJ Setdakab Lamsel. Dengan rincian 69 paket berstatus tender ulang dan 81 paket infrastruktur baru diupload. Itu berimbas pada buruknya serapan APBD Lamsel yang menyentuh 52,54 persen periode Oktober 2019.(ver)

Sumber: