Anggaran Barang dan Jasa Kalahkan Infrastruktur

RAPBD Lamsel Tahun Anggaran 2020

KALIANDA – Postur Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 Lampung Selatan, yang terungkap saat Penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 dinilai belum ideal oleh sejumlah Fraksi. Ketimpangan dapat dilihat dari besarnya belanja tidak langsung Rp 1.424.495.976.185,40 dari pada belanja langsung Rp 1.040.944.111.664,60. Belum lagi, komponen belanja modal di dalam belanja langsung Rp 416.425.713.742, lebih kecil dibanding belanja barang dan jasa sebesar Rp. 487.329.673.795. Dengan kata lain nominal atau nilai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan gedung, kalah pamor oleh pengeluaran barang dan jasa seperti alat tulis kantor, fotocopy, bensin serta barang dan jasa lainnya. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Lampung Selatan, Bowo Edy Anggoro mengatakan komponen belanja langsung yang seyogyanya menyentuh masyarakat hanya 40 persen dari total belanja langsung. “Jika di tambah belanja pegawai sebesar Rp. 137 milyar lebih, maka komponen belanja langsung semakin menunjukkan kecilnya belanja yang menyentuh dan menjadi aset masyarakat atau belanja modal sebesar 40 persen dari total belanja langsung. Sementara 60 persen belanja langsung habis terpakai untuk Belanja Pegawai serta belanja barang dan jasa,” ujar Bowo Edy Anggoro saat disinggung ihwal pandangan umum Fraksi PKS, (17/11). Fraksi PKS juga menyoroti kecilnya Alokasi Anggaran Infrastruktur Sebesar 25 persen dari belanja langsung. Karena hal ini belum bisa menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur Lampung Selatan yang dirasa belum merata. “Belum lagi adanya Silpa atau pembangunan infrastruktur yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2019 ini yang jumlahnya lumayan besar,” Sebut Bowo sapaannya. Sementara Anggota Fraksi PKS Mohamad Akyas menilai dari postur anggaran yang dipaparkan beberapa waktu lalu menunjukkan lebih banyak kerjaan daripada pekerjaannya. “Anggap saja belanja modal itu adalah berupa jalan, maka kita membangun Jalan seharga 416 Milyar dengan Biaya Habis Pakai sebesar 624 Milyar lebih. Artinya lebih banyak kerjaan dari pada pekerjaannya, kan begitu,” kata anggota Komisi III DPRD Lamsel ini. Fraksi PKS menekankan eksekutif kabupaten ini perlu lebih berhemat dalam pengeluaran belanja pegawai dan  belanja barang dan jasa yang akan segera dibahas dalam waktu dekat. Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Lampung Selatan Agus Susanto mengamini bahwa pembahasan tingkat komisi bakal dilaksanakan pada Senin (18/10) (hari ini ‘red). “ Senin pembahasan di tingkat komisi. Itu merupakan tindaklanjut dari apa yang telah disampaikan pada rapat paripurna Jum’at lalu,” ujar Politisi Golkar asal Kecamatan Candipuro kepada Radar Lamsel. (ver)

Sumber: