Pilkada 2020 dan Perubahan Sistem Dalih TAPD

Soal RAPBD 2020 Anggaran Barang dan Jasa Kalahkan Infrastruktur

KALIANDA - Pemkab Lampung Selatan buka suara terkait postur RAPBD tahun 2020 yang dinilai belum ideal oleh sejumlah jajaran Fraksi DPRD Lamsel. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdalih adanya perubahan sistem administrasi dalam pengalokasian anggaran pada tahun ini. Selain itu, agenda Pilkada Serentak 2020 menjadi salah satu hal yang mempengaruhi porsi anggaran. Sehingga, belanja tidak langsung lebih besar ketimbang belanja langsung pada RAPBD 2020. Hal ini dikatakan Staf Ahli Bupati Lamsel Bidang Keuangan Akar Wibowo, SH, Senin (18/11) kemarin. Anggota TAPD Lamsel ini tidak menampik soal besaran belanja tidak langsung yang alokasinya melebihi belanja langsung. \"Perlu diketahui, sistem nya tahun ini berbeda dalam hal administrasi anggaran. Ditambah lagi, kita juga menganggarkan untuk Pilkada Serentak 2020. Ini salah satu contoh kenapa ada ketimpangan antara belanja langsung dan tidak langsung,\" ungkap Akar melalui sambungan telepon. Dia menjelaskan, dalam sistem administrasi penganggaran tahun ini untuk belanja gaji pegawai memang cukup besar. Sebab, didalamnya termasuk juga diperuntukan penghasilan tetap (siltap) aparatur desa yang mengalami peningkatan. \"Jadi, secara otomatis memang ada pengurangan porsi untuk belanja langsung. Alokasi siltap aparat desa itu masuk ke dalam belanja pegawai. Lalu, ada lagi alokasi anggaran KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Ini salah satu contoh yang mengakibatkan anggaran banyak untuk keperluan belanja tidak langsung,\" terangnya. Saat ditanya rincian anggaran untuk hal tersebut, Akar tidak bisa menjelaskan secara detail. \"Siltap Aparatur desa itu sekitar Rp51 Miliar, lalu hibah KPU sekitar Rp38 Miliar dan Bawaslu Rp18 Miliar. Ini salah satu contoh saja karena saya tak pegang data detail. Artinya, porsi anggarannya ketarik kesana,\" pungkasnya. Sementara pembahasan di tingkat komisi juga tampak berjalan alot. Kendati angka-angka belanja langsung di prediksi tidak akan berubah, namun Komisi III DPRD Lamsel tetap menyayangkan persentase anggaran yang bersentuhan dengan rakyat langsung belum maksimal. Pada pembahasan anggaran belanja daerah di tiga OPD, Anggota Komisi III DPRD Lamsel Mohamad Akyas mengatakan angka-angka yang diajukan itu telah tersistem dalam e-planning dan e-budgeting. Sehingga tak akan berubah lagi. “ Tapi tetap kami sayangkan. Karena persentasenya 40 berbanding 60 persen. Banyakan anggaran kerjaan dari pekerjaan, ini yang sangat kami sayangkan. Anggaran yang bersentuhan dengan rakyat langsung mestinya lebih besar,” sebut dia. Sementara Anggota Komisi III DPRD Lamsel lainnya, Jenggis Khan Haikal mengatakan dalih TAPD yang menyebut jumlah ketimpangan belanja langsung – belanja tidak langsung ditengarai karena Pilkada 2020 serta perubahan sistem administrasi, tidaklah tepat. Jenggis menilai OPD lah yang lambat dalam penyusunan. Semestinya kata politisi Fraksi Demokrat ini pada Juni itu sudah masuk. Artinya ada indikasi keterlambatan program menganggarkan. “ OPD lambat dalam menganggarkan. Contoh kecilnya di Dinas Pendidikan. Sama sekali tidak ada program pembangunan fisik, disana tersusun antaranya untuk sertifkasi guru. Padahal sekolah di Lamsel ini masih membutuhkan penambahan maupun perbaikan lokal. Alasan mereka e-planning tetapi menurut saya itu tadi, mereka lambat dilihat dari beberapa faktor salah satunya transisi kepemimpinan di OPD tersebut,” pungkasnya. Masih kata Jenggis, kemungkinan final angka-angka itu bisa saja berubah pada saat pembahasan tingkat lanjutan. Komisi III terusnya bakal berupaya agar program yang menyentuh rakyat langsung bisa berubah dan tidak timpang. Sementara Ketua Komisi III DPRD Lamsel Sulastiono mengatakan komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur tersebut mengatakan, Selasa (hari ini) komisi yang dipimpinnya bakal mengupas anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lamsel. “ Selasa (hari ini) jadwalnya Dinas PUPR Lamsel berikut LPSE juga. Pembahasan ditingkat komisi masih belum selesai,” ujar Politisi dari Fraksi PDIP Lamsel ini. Dibelahan bumi Lampung Selatan lainnya, akses jalan utama Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang, rusak parah selama bertahun-tahun, Pemerintah desa dan masyarakat berharap jalan utama desa itu cepat diperbaiki.       Kepala Desa (Kades) Lematang Fikriyadi menjelaskan bahwa jalan Hi. Abdul Hamid menuju jalan Azizi Desa Sabahbalau itu merupakan akses utama perekonomian masyarakat Desa Lematang dan salahsatu akses jalan menuju kotamadya Bandarlampung.           \"Masalahnya jalan kita ini dari tahun-ketahun begini-begini saja, tidak ada perubahan, karena ini juga akses utama ekonomi masyarakat, orang mau berangkat ke kebun lewatnya jalan ini, pelajar juga lewat sini kalau pergi ke sekolah,\" jelas Fikiri. Selain jalan yang rusak berat, desa itu juga tidak memiliki drainase disetiap bibir jalannya. Selain itu, desa Lematang ternyata juga merupakan salahsatu desa yang rawan banjir saat musim hujan di kecamatan Tanjung Bintang. \"Saya berharap kepada Plt. Bupati H. Nanang Ermanto bisa membantu perbaikan jalan utama desa Lematang ini. Iya kalau hujan aliran air ini menjadi tidak beraturan, mungkin itu yang menjadi salahsatu penyebab banjir,\" papar Fikri. Sementara itu, salahsatu pedagang yang merupakan warga desa Lematang Yana(37) merasa kesulitan saat akan berbelanja guna memenuhi kebutuhan barang dagangannya di pasar. \"Ya kalau jalannya rusak kaya gini ya susah mas, saya kalau mau belanja kepasar juga susah kalau jalannya rusak, jalan rusak kaya gini sudah bertahun-tahun, yang bagus jalannya hanya di jembatan penyebrangan tol situ aja,\" pungkas Yana. Sebelumnya diberitakan, Postur Anggaran Belanja Daerah Tahun 2020 Lampung Selatan, yang terungkap saat Penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020 dinilai belum ideal oleh sejumlah Fraksi. Ketimpangan dapat dilihat dari besarnya belanja tidak langsung Rp 1.424.495.976.185,40 dari pada belanja langsung Rp 1.040.944.111.664,60. Belum lagi, komponen belanja modal di dalam belanja langsung Rp 416.425.713.742, lebih kecil dibanding belanja barang dan jasa sebesar Rp. 487.329.673.795. Dengan kata lain nominal atau nilai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan gedung, kalah pamor oleh pengeluaran barang dan jasa seperti alat tulis kantor, fotocopy, bensin serta barang dan jasa lainnya. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Lampung Selatan, Bowo Edy Anggoro mengatakan komponen belanja langsung yang seyogyanya menyentuh masyarakat hanya 40 persen dari total belanja langsung. Jika di tambah belanja pegawai sebesar Rp. 137 milyar lebih, maka komponen belanja langsung semakin menunjukkan kecilnya belanja yang menyentuh dan menjadi aset masyarakat atau belanja modal sebesar 40 persen dari total belanja langsung. Sementara 60 persen belanja langsung habis terpakai untuk Belanja Pegawai serta belanja barang dan jasa,” ujar Bowo Edy Anggoro saat disinggung ihwal pandangan umum Fraksi PKS, (17/11). (ver/idh/CW1)

Sumber: