Komitmen Dengan Kopsurgah KPK RI, Bapenda Optimalisasi Pendapatan Daerah

GEDONGTATAAN - Optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Pesawaran per 1 November 2019 sudah mencapai 85 persen. Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah pesawaran dengan Kopsurgah KPK RI dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kepala Bapenda Pesawaran Wildan didampingi Sekretaris Bapenda Miryan Fauzi mengatakan sesuai rencana aksi (Renaksi) monitoring center dan  pencegahan yang disepakati Kopsurgah KPK RI, bahwa pendapatan daerah merupakan salah satu area intervensi yang turut diawasi lembaga anti rasuah tersebut.

 

 \"Alhamdulillah capaian yang sudah kita terima mencapai 85 persen. Mudah-mudahan sampai akhir Desember bisa kita tingkatkan lagi capaianya,\" ujar Wildan, Rabu (27/11). Dijelaskan terdapat dua indikator capaian optimalisasi pendapatan daerah. Yakni adanya database wajib pajak (WP) yang handal dengan progres mencapai 90 persen. Kemudian indikator kedua yakni inovasi akselerasi peningkatan penerimaan daerah dengan progres 80 persen. \"Untuk mencapai database WP yang handal diperlukan beberapa upaya  seperti pemutakhiran data WP untuk semua jenis pajak dan data piutang. Sedangkan upaya yang dilakukan pada inovasi diantaranya pelaksanaan penagihan, pengawasan dan kepatuhan, penertiban dan pelaksanaan validasi piutang serta rekonsiliasi penerimaan pajak,\" imbuhnya. Menurutnya capaian optimalisasi pendapatan daerah tersebut lanjut mantan Kabag Perlengkapan ini, berpotensi dapat ditingkatkan lagi. Mengingat ada beberapa indikator dan yang masih akan dilaporkan hingga Desember 2019 diantaranya progres laporan penagihan di November, laporan penggunaan database WP di Desember, penyempurnaan tax clearence. \"Insya Allah kita akan penuhi itu semua, dan mudah-mudahan progres dapat meningkat diatas 85 persen. Tentunya ini sesuai arahan pak Bupati atas komitmen dalam upaya pencegahan tipikor sesuai yang telah digariskan KPK,\" ucapnya. Ditambahkan, Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Syarif Husin upaya mewujudkan database WP yang handal bergantung pada kegiatan pendataan disetiap jenis pajak yang dikelola. \"Tentunya kegiatan tersebut akan dapat berjalan dengan adanya dukungan anggaran sehingga tercipta keseimbangan mulai dari pendataan sampai penertiban yang mengerucut pada realisasi pendapatan daerah,\" tandasnya. (Rus)