Pansus Kuliti 14 LKPj, Sisanya Digilir

KALIANDA - Panitia khusus (Pansus) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2019 dipastikan lembur. Para wakil rakyat Lampung Selatan ini baru mengulik 14 LKPj  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selesai hingga larut malam, Jum\'at (13/3) 23.00 WIB. Sisanya masih terdapat 32 LKPj yang masing-masing akan dibahas pada Senin (16/3) dan Selasa (17/3) sebelum pansus mengeluarkan rekomendasi OPD mana saja yang perlu dievaluasi kinerjanya selama tahun anggaran musim lalu. Ketua Pansus LKPj 2019 Mohammad Akyas mengatakan hari pertama pembahasan LKPj ia beserta anggota Pansus telah merampungkan sedikitnya 14 LKPj. “ Seharusnya 15 LKPj tetapi Dinas Perumahan dan Pemukiman kepala dinasnya berhalangan hadir karena terkena musibah. Maka satu itu ditunda,” kata Politikus PKS Lamsel ini kepada Radar Lamsel, Jum’at tengah malam. Legislator yang membidangi urusan infrastruktur ini mengatakan pembahasn LKPj mestilah cermat lantaran urusan itu merupakan urusan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada rakyat. “ Nggak bisa asal-asalan, harus kita cermati betul. Itu kenapa LKPj RSUD Bob Bazar misalnya paling lama dibahas, karena memang banyak sekali kejanggalan yang perlu diterangkan disitu,” kata Akyas. Selain RSUD Bob Bazar, satu OPD lain yang tampak alot pembahasan LKPJ nya adalah Dinas Sosial. OPD yang dinahkodai Dul Kahar itu juga dikuliti LKPj nya seputar bantuan sosial yang diperuntukan untuk masyarakat yang membutuhkan. “ Kalau Dinsos kan terkait KPM, kuota dan tata cara penyaluran hingga bagaimana distributornya. Itulah mengapa dua Instansi tersebut dibahas hampir dua jam lebih,” ujarnya. \" Paling lama itu RSUD Bob Bazar karena ada proyek yang disinyalir tak di lelang. Pembahasannya tadi selesai tapi itulah yang memakan waktu paling lama sampai hampir tiga jam dikupas,\" kata Dede Suhendar Anggota Pansus LKPj 2019, di ruang pembahasan LKPj, Jum\'at Malam. Memasuki batas akhir pembahasan kuarter pertama, sejumlah Kepala OPD standby hingga larut malam. Beberapa OPD masuk giliran akhir yakni Diskominfo, Dishub, DLHD dan Dinas Koperasi dan UKM. Meski diselingi kantuk dan stamina menurun namun baik legislatif maupun eksekutif haruslah cermat mempertanggungjawabkan LKPj di masing-masing OPD. Sementara Anggota Pansus Ahmad Muslim mengaku siap kembali membahas LKPj sejumlah OPD yang dijadwalkan berlangsung Senin, hari ini. Di ronde kedua pembahasn LKPj ini diprediksi bakalan alot sejak awal, musababnya Dinas PUPR sejak awal memang jadi sorotan atas kinerjanya musim lalu. “ Bagian kedua ada sekitar 16 LKPj, satu diantaranya itu Dinas PUPR. Maka kami harapkan OPD nya tepat waktu agar output pembahasan LKPj nya sesuai dengan keinginan rakyat. Jangan main-main karena yang dipakai ini kan uang rakyat,” jelasnya. Dari kursi eksekutif seperti Kepala BPKAD Intji Indriati, Kepala Bappeda Wahidin Amin, hingga staf Ahli Supriyanto tampak lembur hingga pembahasan LKPj tersebut berakhir. (ver)

Sumber: