Harapkan Ada Satgas tiap Desa

SRAGI – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Sragi mengharapkan pemerintah desa segera membentuk tim satgas pencegahan penyebaran Covid 19. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Kcamatan Sragi Sucipto. Pembentukan satgas di tingkat desa ini dinilai penting, untuk memantau masyarakat yang datang dari luar kota atau pun  dari luar negeri. “Iya kenapa saya anggap penting, karena pemerintah desa harus memantau kedatangan masyarakatnya baik dari luar kota ataupun luar negeri,” kata Sucipto memberi kepada Radar Lamsel, saat ditemui di ruang kerjanya Selasa(24/3). Selama dua pekan terakhir, sambung Sucipto, sudah terjadi dua kali dimana dua warga Sragi yang melakukan pemerikasaan di Puskesmas. Padahal kedua warga tersebut baru datang dari daerah yang sudah terinfektis Covid 19, yang tentu beresiko bagi pasien di puskesmas. “Sudah dua kali warga yang masuk dalam ODP lasung periksa kesehatan di puskesmas, dan tidak ada konfirmasi dari pemerintah desa,” jelasnya. Untuk menghindari resiko penyebaran virus, Sucipto mengharapkan pemerintah desa dapat membentuk tim satgas, untuk memantau kedatangan warga dari luar daerah. Sehingga pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan secara jemput bola “Harapan kami kedatangan warga dari luar daerah ini bisa dipantau, dan dilaporkan. Sehingga pemeriksaan bisa kami lakukan di rumah, atau jemput bola,” ucapnya. Sementara Plt Camat Sragi Hipni mengaku meski pihaknya belum menginstruksikan pembentukan tim satgas di desa. Namun hingga saat ini pihaknya terus mengimbau kepada pemerintah desa untuk selalu memantau kedatangan warga dari luar daerah. “Kalau satgas memang tidak ada, tapi setiap ada pertemuan atau kegiatan kepala desa selalu kami imbau untuk terus memantau kedatangan warga dari luar daerah,” sambungnya. Terpisah, Camat Palas Rika Wati S.STP,MM menjelaskan, pihaknya juga telah memberikan sosialisasi pencegahan Covid 19 kepada masyarakat wilayah Palas, termasuk pemantauan kedatangan warga dari luar daerah dan luar negeri. Kegiatan  yang melibatkan masyarakat ramai juga sudah diimbau untuk dihentikan. “Sudah ada sosialisasi, pemerintah desa untuk melakukan pengwasan. Sementara untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak juga, seperti kegiatan keagamaan juga ditiadakan sementara waktu,” papar Rika. (vid)

Sumber: