Pasal Corona: Tugas Desa Makin Berat

Dewan Dorong Pencairan DD Dipercepat

KALIANDA - Fraksi Gerindra DPRD Lampung Selatan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mempercepat penyaluran dana desa (DD), pada kondisi darurat virus corona (covid-19) ini. Pasalnya, pemerintah pusat telah menerbitkan surat edaran (SE) yang berkaitan dengan hal tersebut.   Anggota Fraksi Gerindra Dwi Riyanto menuturkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerbitkan SE nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKDT) pada tanggal 24 Maret 2020, lalu.   Hal itu, menjadi acuan DPMD untuk mempercepat penyaluran DD guna penanggulangan pencegahan virus covid-19. \"Kami minta tidak ada alasan untuk tidak mencairkan DD. Karena sudah ada regulasi melalui SE yang diterbitkan Kemendes,\" ungkap Dwi kepada Radar Lamsel, Senin (30/3) kemarin.   Dia berharap, DPMD segera menyusun langkah strategis untuk mengimplementasikan edaran tersebut. Sehingga, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memperlambat proses pencairan DD bagi seluruh desa di kabupaten ini.   \"Dari edaran kemendes itu sepertinya menempatkan desa jadi ujung tombak pencegahan pandemi covid-19. Jadi, berat kan tugas desa? Maka kami mendorong hal ini agar segera dimaksimalkan,\" tutupnya.   Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa DPMD Lamsel M. Iqbal Fuad menjelaskan, saat ini pihaknya telah mencairkan sebanyak 99 desa. Dia memastikan, 93 desa lainnya bakal cair pada tanggal 31 Maret 2020 mendatang.   Mengenai edaran tersebut, DPMD memastikan telah menerima dan segera menindaklanjuti dengan membuat surat tembusan. Namun, untuk pencairan DD pihaknya tetap mengacu pada aturan sebelumnya yang menjadi syarat wajib dalam pencairan anggaran desa tersebut.   \"Iya, kalau proses pencairan tetap seperti biasa. Kita tidak bisa mengurangi persyaratan pencairan yang ditetapkan dari pusat. Karena, persyaratannya itu upload ke sistem,\" pungkasnya.   Upaya penyebaran covid-19 bisa dicegah dengan cepat. Salah satu hal yang perlu dilakukan dengan perilaku hidupnya bersih. Hal ini bisa dilakukan oleh desa. Pendamping Desa Kecamatan Penengahan memberi saran kepada pemerintah desa yang menganggarkan dana desa (DD) di Sub Bidang 5 dalam APBDes-nya supaya menggunakan dana itu untuk kegiatan pencegahan covid-19. \"Bisa di Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Sub Bidang Keadaan Darurat, dan Sub Bidang Keadaan Mendesak,\" kata Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Penengahan, Haryono, S.E kepada Radar Lamsel, Senin (30/3/2020). Selain itu, anggaran DD juga bisa membentuk suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat atau pedagang yang terkena imbas dari lockdown. Haryono mengatakan hal itu bisa diterapkan program atau kegiatan Padat Karya Tunai (PKT). Pemerintah desa dapat menggunakan jasa atau tenaga warga setempat yang terdampak oleh kegiatan pencegahan sebagai pekerjanya. \"Misal para pedagang di sekolah-sekolah yang selama sekolah diliburkan, mereka tidak mempunyai mata pencaharian dan profesi lain yang terdampak oleh wabah seperti sekarang ini,\" katanya. Sebelum adanya covid-19, kata Haryono, cara tersebut memang sudah dianjurkan oleh pemerintah dengan tujuan memberdayakan masyarakat desa. Terutama bagi warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Sebab, kegiatan atau program yang diselenggarakan desa menggunakan DD memang menyasar warga dusun di mana kegiatan itu dilaksanakan. Supaya warga bisa merasakan dampak dari DD itu sendiri. \"Desa yang sedang mengerjakan Pembangunan Insfrastruktur agar memperhatikan para pekerjanya. Supaya dalam bekerja tetap jaga jarak aman (sosial distancing) antar pekerja, cuci tangan sebelum melakukan pekerjaan dan setiap selesai bekerja,\" katanya. Camat Penengahan, Erdiyansyah, S.H.,M.H. mengamini bahwa DD bisa dianggarkan untuk penanganan covid-19. Mantan Camat Kalianda ini mengatakan anggarannya masuk dalam dana darurat. Atau sama halnya dengan dana penanggulangan bencana seperti yang dikatakan oleh Haryono. Yang menyebut DD di Sub Bidang 5. \"Kita sudah imbau seluruh desa. Alhamdulillah sudah dianggarkan di dana darurat. Tetapi kita tidak meminta berapa besaran anggarannya. Jumlahnya bervariasi, tergantung kebutuhan masing-masing desa,\" katanya. (idh/rnd)

Sumber: