Reses ’Gaya’ Baru Dikomunikasikan

KALIANDA - Wacana kegiatan reses anggota DPRD Lampung Selatan, secara \'door to door\' ditengah pandemi virus corona (covid-19) masih dikomunikasikan Sekretariat DPRD kepada DPRD Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut menjadi senjata wakil rakyat untuk membantu warganya ditengah kondisi saat ini. Sekretaris DPRD Lamsel, Samsurizal Ari mengatakan, komunikasi dan koordinasi tengah dilakukan untuk memuluskan rencana tersebut. Dia mengatakan, jika kegiatan reses salah satu formulasi yang sangat mungkin dilaksanakan guna membantu masyarakat pada kondisi saat ini. \"Komunikasi masih kita jalin. Sabar, mungkin dua atau tiga hari kedepan ada hasilnya,\" kata Samsurizal via telepon, Rabu (15/4) kemarin. Pihaknya, sangat yakin jika wacana reses door to door ditengah pandemi covid-19 bisa menjawab pertanyaan publik yang menganggap jajaran parlemen \'tiarap\' dalam kondisi ini. Asalkan, output dari reses yang dilaksanakan bisa tersampaikan dan membawa manfaat bagi masyarakat. \"Jika sudah ketemu aturan atau dasarnya pasti langsung kita laksanakan. Karena yang namanya reses kan mengumpulkan orang banyak. Tetapi kondisi ini tidak diizinkan. Selama output nya jelas, door to door kami rasa tidak masalah,\" imbuhnya. Bahkan, lanjutnya, dari informasi yang diperoleh jika jajaran DPRD Provinsi Lampung dalam waktu dekat bakal melaksanakan reses seperti yang dimaksud. \"Saya dapat informasinya. Malah akan mulai dalam waktu dekat,\" pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, Sekretariat DPRD Lampung Selatan menampik tudingan miring dari kalangan internal parlemen yang menilai \'tiarap\' dalam penanganan pandemi virus corona (covid-19). Asas kehati-hatian menjadi alasan utama dalam mengambil sikap karena menyangkut bidang anggaran dalam urusan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPRD Lamsel Samsurizal Ari yang diamini oleh Ketua DPRD Lamsel H. Hendry Rosyadi saat dikonfirmasi Radar Lamsel, Selasa (14/4) kemarin.   Pihaknya memastikan, tengah menyiapkan formulasi yang tepat dalam menyikapi persoalan pandemi covid-19 yang saat ini terjadi. Sebab, di kalangan legislatif tidak terdapat turunan regulasi dari pusat yang menjadi dasar hukum pengalihan anggaran tersebut. \"Kita tidak kaku. Tetapi, kita harus hati-hati. Jika salah mengambil langkah maka jelas resiko nya pelanggaran hukum. Maka saat ini kami terus komunikasi dengan pimpinan DPRD dalam menyikapi persoalan yang tengah terjadi,\" kata Samsurizal yang kebetulan tengah berkomunikasi dengan Hendry Rosyadi saat dikonfirmasi Radar Lamsel. Hal itu dibenarkan oleh Hendry Rosyadi, saat dimintai komentarnya terkait persoalan tersebut. Pihaknya, justru wajib berterimakasih dengan Sekwan Lamsel yang penuh dengan kehati-hatian dalam urusan anggaran. \"Karena jika sampai salah kaprah dalam melangkah, konsekuensi nya adalah pelanggaran hukum. Karena, setiap kebijakan anggaran ada pertanggungjawabannya. Jadi tidak bisa serta-merta mengalihkan anggaran begitu saja tanpa dasar yang jelas,\" timpal Hendry. Pihaknya tidak menampik, jika kalangan parlemen dilanda kerisauan disaat masyarakat tengah terhimpit dalam kondisi ini. Naluri sebagai wakil rakyat, pasti terpanggil ditengah warganya menjerit membutuhkan uluran. \"Maka, teman-teman di parlemen juga harus menyikapi dengan kepala dingin. Harus paham betul mekanismenya. Kalau eksekutif jelas ada surat edaran yang mengatur dari pusat, contohnya tim gugus tugas. Kita ini tidak ada. Tapi, kita sedang siapkan formulasinya,\" tegasnya. (idh)  

Sumber: