Pemkab Pesawaran Targetkan Kembali Raih WTP

Reporter: Redaksi|
Editor: Redaksi|
Kamis 28-01-2021,10:41 WIB
Pemkab Pesawaran Targetkan Kembali Raih WTP

GEDONGTATAAN - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengikuti entry meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung dengan kepala daerah se-Provinsi Lampung secara daring, didampingi Sekretaris Daerah berserta seluruh pejabat utama dan para Kepala OPD terkait.
\"Ada empat point yang ditekankan Kepala BPK Perwakilan Lampung, dan yang paling utama bagaimana di Maret ini kita harus sudah menyiapkan laporan. Dan entitas pemeriksaan sudah disiapkan,\" ungkap Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, di aula pemda setempat,Rabu (27/1).
Terhadap pengelolaan keuangan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menargetkan laporan keuangan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana, Pemerintah Kabupaten Pesawaran di bawah kepemimpinan Dendi Ramadhona berhasil mendapat predikat WTP secara berturut sebanyak empat kali.
\"Harus tetap WTP terus karena itu adalah indikator good governance,\" ucapnya.
Diketahui dalam entri meeting tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Andri Yogama mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung.
\"Kami mohon maaf, kegiatan entry meeting ini dilaksanakan secara daring, karena masih dalam kondisi pandemi. Mari kita memanjatkan doa kepada Allah SWT agar pandemi Covid-19 cepat berlalu dan kita diberi kekuatan melewati pandemi ini,” kata Andri, saat mengawali sambutan secara virtual.
Andri menjelaskan, nantinya pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK akan dilaksanakan dalam dua periode waktu. Dia menyatakan, selama 30-35 hari kedepan pihaknya akan melakukan pemeriksaan rinci sebelum terbitnya LKPD.
“Insya Allah akan dimulai hari ini, Rabu (27/1/2021). Nanti secara teknis para Ketua Tim akan menghubungi bapak ibu secara terpisah,” ungkap Andri.
Untuk itu pihaknya meminta pemeriksaan dilakukan secara offline tetapi bisa dijuga Online tergantung kondisi pandemi saat ini. Selain itu agar kepala daerah menunjuk Liaison Officer (LO) yang kompeten untuk mendampingi BPK dalam melakukan pemeriksaan.
“Kami akan berkunjung secara offline, tetapi apabila ada perkembangan situasi di lapangan yang dapat mempengaruhi kesehatan tim audit, maka pemeriksaan akan dilakukan secara online,” pungkasnya. (rus/esn)

Sumber: