Pastikan Rekrutmen CPNS Tahun Ini

Soal Kuota, BKD Lamsel Tunggu Pusat

  KALIANDA – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2021 dikabarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) bakal segera digelar. Namun, sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut yang turun ke daerah termasuk Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamsel, Puji Sukanto memastikan, rekrutmen CPNSD bakal digelar tidak lama lagi. Pihaknya, masih menunggu petunjuk resmi dari Kemenpan RB dan BKN. “Kami belum ada informasi resmi dari pusat, dalam hal ini Kemenpan RB. Jadi, kami belum bisa memberikan informasi apapun kepada masyarakat. Tapi yang jelas, kalau tidak ada halangan tahapannya bakal dimulai di Bulan April,” kata Puji di Jebun Edukasi Pemkab Lamsel, Kamis (25/3) kemarin. Menurutnya, saat ini Kemenpan RB akan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan jajaran dipusat. Hal itu dilakukan untuk merumuskan berbagai keperluan terkait seleksi CPNSD di daerah. “Informasi terakhir pusat akan menggelar konsolidasi dulu. Nah, hasilnya akan disampaikan ke daerah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Yang pasti, akan ada rekrutmen di tahun ini,” tutupnya. Merilis informasi dari media online di pusat mengabarkan, pemerintah dipastikan akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini.  Kepastian itu terungkap dalam dalam rapat kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Komisi II DPR RI, Rabu (24/3) lalu. Dalam rapat tersebut, Menpan RB Tjahjo Kumolo menyatakan, jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2021 sebanyak 1.275.387 orang. “Total kebutuhan ASN tahun 2021 dengan anggaran yang memang terbatas sudah dipersiapkan dengan baik oleh Ibu Menteri Keuangan dengan instansi di pemerintah pusat itu hanya 1.275.387,” kata Tjahjo. Untuk diketahui, penetapan 671.867 ASN untuk pemerintah daerah terdiri dari: Guru PPPK 565.633 orang, PPPK non-guru 21.517 orang, CPNS sebanyak 84.663 orang.  Dengan rincian 144.096 untuk 34 pemerintah provinsi dan 527.771 untuk 492 pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. (idh)

Sumber: