Kerumunan KIP, Nanang Tegur BRI

TANJUNG BINTANG - Minimnya penerapan protokol kesehatan (prokes) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Way Galih, Kecamatan Tanjung Bintang menjadi sorotan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto.   Itu, disampaikan Nanang ketika dirinya meninjau langsung para orang tua siswa yang hendak mengambil bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Bank BRI cabang setempat sehingga menimbulkan kerumunan, Senin (26/4).   Pada kesempatan itu, Nanang menegaskan kepada pihak Bank BRI cabang setempat untuk mengutamakan perhatian terhadap kesehatan masyarakat ditengah pandemi. Sebab, kerumunan itu dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya covid-19.   \"Saya minta seluruh Bank harus tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah timbulnya covid-19,  tentunya dengan memberikan fasilitas antrian dan menjaga jarak antara nasabah dengan nasabah lain. Jangan sampai menimbulkan kerumunan seperti ini sehingga bisa menimbulkan klaster baru,\" Ujar Nanang.   Bukan hanya Bank saja, Nanang juga menghimbau untuk tetap menerapkan prokes terutama di tempat umum maupun tempat pelayanan publik yang dapat menimbulkan kerumunan.   \"Lampung Selatan yang tadinya zona kuning saat ini statusnya meningkat lagi menjadi zona oranye. Maka saya himbau kepada semua pihak untuk sama-sama mencegah timbulnya klaster baru,\" Paparnya.   Pada bagian lain, Ketua Satgas Covid 19 Kecamatan Natar Eko Irawan mengingatkan agar pimpinan Bank Himbara (Himpunan Bank Negara) dan Kantor Pos untuk memperhatikan protokol kesehatan. Menurut Eko, banyak terpantau pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dalam menjalankan tugasnya menyalurkan bantuan ataupun transaksi lainnya. \"Seperti BRI dan Kantor Pos selalu terpantau berdesak-desakan, tidak menerapkan protokol kesehatan,\" ungkapnya kepada Radar Lamsel, Senin (26/4). Ia meminta, semua pihak yang disebutkannya itu mengevaluasi penerapan prokes itu. \"Kalau sudah diprediksi bakalan numpuk, coba dipikirkan upaya lain agar tidak terjadi penumpukan. Misalnya mendatangi balai desa ataupun membuat pelayanan dibeberapa titik,\" ucapnya. Anggota DPRD Lamsel Farida Aryani juga mengingatkan agar pihak Bank maupun Kantor Pos mendengarkan masukan itu, apalagi dalam waktu dekat akan ada pencairan BST dan bantuan lainnya. \"Mendekati lebaran nanti biasanya sampai numpuk di BRI atau Kantor Pos, saya melihatnya saja takut,\" tururnya. Ia meminta agar segera ada solusi untuk persoalan penyaluran bantuan itu. \"Intinya jangan sampai ada penumpukan massa,\" pungkasnya.   Seperti yang diketahui, nominal bantuan KIP bagi siswa SD senilai Rp.450.000, sementara siswa SMP senilai Rp.750.000, sedangkan siswa SMA senilai Rp.1.000.000.(rif/kms)      

Sumber: