BST Dihentikan, Kades Ketar-ketir 

PALAS – Keputusan Kementerian Sosial untuk menghentikan Bantuan Sosial Tunai (BST) hingga periode April, sampai ke telinga kepala desa. Langkah Tri Rismaharini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketimpangan, jika bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 benar-benar dicabut. Sejumlah kepala desa di wilayah Palas menilai bakal ada ledakan protes dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BST yang digulirkan sejak Januari tahun lalu itu. Cemburu sosial diantara KPM tak  bisa dihindari, jika BST dihentikan sementara Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tetap bergulir hingga Desember mendatang. Penjabat Sementara Kepala Desa Palas Paseman Muslim Idrus juga tidak memungkiri bakal ada kecemburuan sosial diantara KPM BST dan BLT-DD, jika keputusan Kementerian Sosial untuk mencabut bantuan BST hingga April ini benar terlaksana. “Yang jelas ada kecemburuan sosial. Ya, biasa dimasyarakat lah, kenapa BLT DD tetap berjalan tapi BSTnya dicabut? Itu yang nanti bakal dipertanyakan KPM,” ujar Pjs Kepala Desa Palas Pasemah itu saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (26/4). Keputusan Kementerian Sosial ini juga akan berimbas kepada pemerintah desa. Muslim menilai, lonjakan protes dari KPM BST tentu saja akan mengarah kepada pemerintah desa. Salah satu langkah yang harus diambil agar tak muncul kecemburuan dan ketimpangan sosial yaitu dengan menghentikan kedua bantuan penagulangan Covid-19 ini. “Kita lihat saja dari pemadanan data KPM awal bulan ini, ada KMP BST yang tidak bisa mencairkan bantuan karena data yang tak valid. Yang jadi sasaran protes dan pertanyaan itu kami yang ada pemerintahan desa ini. Solusinya ya kalau BST di cabut, BLT juga ikut dicabut,  biar tak ada cemburu sosial diatara KPM,” paparnya. Keresahan akan muculnya kecemburuan sosial ini juga diutarakan oleh Kepala Desa Tanjung Sari, Jarwono.  Menurutnya, bantuan penanggualangan Covid-19 ini tak boleh dihentikan sebelah. Jika BST dihentikan BLT-DD juga harus dihentikan agar tidak muncul protes dari masyarakat. “Protes dari KPM BST pasti ada, sasaran protesnya ya kades lagi. Supaya enggak berat sebelah, ya BLT-DD juga harus dihentikan anggarannya bisa dialihkan ke program lain. Tapi itu kan kembali lagi bagaimana keputusan pemerintah,” pungkasnya. (vid)    

Sumber: