Wabup Pandu Ikut Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Wabup Pandu Ikut Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

KALIANDA - Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa mengikuti rapat koordinasi Perluasan Wilayah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2022 (wilayah barat) secara virtual. Pandu Kesemua Dewangsa mengikuti rapat koordinasi itu dari ruang kerja Wakil Bupati Lampung Selatan, melalui zoom meeting, Rabu (3/11/2021). Selain diikuti Wakil Bupati Lampung Selatan, rapat koordinasi itu juga diikuti 114 kepala daerah/wakil kepala daerah dan instasi pemerintah serta peserta terkait lainnya. Pada kesempatan itu, Suprayoga Hadi selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) memaparkan berbagai program yang mendorong peningkatan sektor produksi yang dapat mempercepat membantu menanggulangi kemiskinan ekstrem yang ada di beberapa daerah. “Khususnya sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, maupun program-program di sektor pendidikan dan kesehatan sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem,” kata Suprayoga Hadi. Seperti diketahui, TNP2K adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor ditingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia. TNP2K bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. “Caranya dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya,” ujar Suprayoga Hadi. Dia menambahkan, menurut data BPS yang bersumber pada SUSENAS Maret 2020, wilayah yang termasuk kemiskinan ekstrem berjumlah 35 kabupaten dari 7 provinsi di Indonesia “Yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Masing-masing provinsi terdapat 5 kabupaten prioritas yang merupakan kantong kemiskinan ekstrem,” ungkapnya lebih lanjut. Suprayoga Hadi juga memaparkan beberapa strategi penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Seperti jaminan kesehatan gratis, program keluarga harapan, bantuan sembako, JKN/Jamkesda, bantuan pendidikan, bantuan perumahan swadaya dan Jampersal. Kemudian, dia juga memaparkan terkait beberapa strategi meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan keberlanjutan usaha ekonomi dan kecil, serta sinergitas kebijakan dan program. Serta beberapa cara dalam mengembangkan keberlanjutan usaha ekonomi dan kecil seperti peningkatan fasilitas dan peranan publik, pengembangan UMKM, dan bantuan sarpras wirausaha. “Beberapa program yang akan dijalankan yakni pelatihan wirausaha, bantuan bidang peternakan, dan bantuan bidang pertanian,” katanya. (rls)  

Sumber: