40 Persen DD Untuk BLT

KALIANDA – Prioritas anggaran Dana Desa (DD) untuk tahun anggaran (TA) 2022 masih difokuskan untuk Pemilihan Ekonomi Nasional (PEN). Bahkan, dalam regulasinya sekitar 40 persen anggaran desa itu digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lamsel, Erdiansyah, SH, MM menegaskan, pihaknya telah mensosialisasikan hal tersebut kepada pihak kecamatan dan desa. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022. “Jadi pada tahun 2022 sesuai dengan aturan diatas masih minimal 40 persen DD untuk BLT. Lalu, untuk ketahanan pangan 20 persen dan penanganan covid-19 8 persen,” ungkap Erdi kepada Radar Lamsel, Kamis (13/1) kemarin. Dia menerangkan, yang dimaksud dengan penanganan ketahanan pangan yakni meliputi lumbung pangan, lumbung gizi, embung, peternakan, perikanan, tanaman pangan, akses dan sarana menuju sarana pangan tersebut. “Artinya program kegiatan yang mengarah pada ketahanan pangan di desa tersebut. Boleh ada pembangunan yang bersifat menunjang sektor ketahanan pangan yang melalui anggaran DD itu,” terangnya. Disamping itu, lanjutnya, pihaknya juga bakal mendorong setiap desa untuk memasukan program prioritas kabupaten. Yakni, mengenai penanganan stunting atau desa swasembada gizi, desa wisata dan desa pintar. “Semanagat pak Presiden melalui perpres diatas untuk penuntasan kemiskinan. Dan tentunya inovasi desa juga tetap dianggarkan dari sisa alokasi anggaran DD yang ada. Serta, prioritas kegiatan yang menjadi inovasi dari kabupaten juga perlu difasilitasi dari anggaran DD itu,” pungkasnya. Penanggulangan Covid-19 masih menjadi program prioritas desa pada tahun 2022 ini. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masih terus berjalan. Namun peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemendes ini menuai pertentangan dari sejumlah kepala desa di wilayah Palas. Sebab penyaluran bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 dinilai menghambat pembangunan desa. Pada September tahun lalu para Kades di kecamatan Palas ramai memperbincangkan urgensi dari BLT DD tersebut lantaran kasus covid 19 di kabupaten ini telah melandai. Muslim Idrus yang kala itu menjabat Pj. Kades Palas Pasemah menilai penyaluran BLT-DD ini justru akan menghambat prioritas pembangunan yang lain. Seiring dengan kondisi pandemi yang terus membaik dan pengalihan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD menjadi KPM bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKM) mestinya bantuan BLT-DD ini sudah bisa dihapuskan untuk tahun 2022 mendatang. “Di desa kita sudah banyak KPM BLT-DD yang dialihkan ke perluasan KPM BPNT dan PKH. Hanya tersisa sedikit, tapi ya lebih baik BLT-DD ini bisa dihilangkan sehingga dana bisa digunakan untuk program pembangunan lain,” ucapnya. Hal senada juga diutarakan oleh Kepala Desa Tanjung Sari Jarwono. Berkaca dalam dua tahun di masa pandemi, penyaluran BLT-DD ini sangat mempengaruhi program pembangunan di desa. Karena sebagian besar DD terserap untuk BLT DD. Ia juga berpendapat jika BLT-DD ini dihapuskan, anggarannya justru bisa dialihkan untuk pemulihan ekonomi nasional semperti mengembangkan UMKM atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Enaknya BLT-DD ini selesai di tahun ini. Sehingga di tahun depan anggaran DD ini bisa difokuskan untuk mengembangkan UMKM atau BUMDes yang menjadi program pemulihan ekonomi nasional,” pungkasnya. (idh/vid)

Sumber: