Lamsel Pilot Project Penanggulangan Kemiskinan

KALIANDA - Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu daerah yang diundang dalam acara Ground Lounching dan Penandatangan Komitmen Bersama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik penanggulangan kemiskinan, yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jum\'at (21/10) mendatang. Rencananya, kegiatan tersebut bakal digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan hanya diikuti oleh 12 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dari informasi yang dihimpun Radar Lamsel, 12 kepala daerah yang diundang dalam acara tersebut meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Banyumas, Bener Meriah, Bone Molango, Jaya Wijaya, Kapuas Hulu, Lombok Barat, Maluku Tengah, Teluk Wondama, Musim Banyuasin, Kota Pariaman dan Kota Surabaya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamsel, Aryan Saruhian menjelaskan, daerah yang telah ditetapkan sebagai percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan mempunyai berbagai tugas. Diantaranya, menyiapkan data dan informasi pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, mendorong keterlibatan serta membangun kolaborasi berbagai pihak.

\"Jadi, Lamsel menjadi salah satu daerah pilot project dalam penanggulangan kemiskinan. Maka, diundang oleh Kemenpan RB untuk hadir dalam kegiatan tersebut,\" ungkap Aryan kepada Radar Lamsel, Senin (17/10) kemarin.

Dia menjelaskan, Bupati Lampung Selatan Bapak Nanang Ermanto bakal hadir langsung untuk mengikuti Acara Grand Launcing dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Balai Senat Universitas Gajah Mada yang akan dihadiri oleh Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

\"Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan oleh 12 Kabupaten/Kota yang menjadi lokus pilot project di seluruh Indonesia yang didasarkan pada daerah yang memiliki nilai Reformasi Birokrasi yang baik,\" terangnya.

Untuk diketahui, reformasi birokrasi tematik muncul sebagai jawaban terhadap peran birokrasi untuk mengawal prioritas pembangunan dan menyelesaikan masalah setiap ada kendala yang dihadapi. Di lain sisi reformasi birokrasi tematik juga menjawab ekspektasi Presiden Joko Widodo mengenai Reformasi Birokrasi yang menciptakan hasil pada pembangunan nasional. (idh) 

Sumber: