Jadi Persoalan Nasional, Desa Diminta Bersabar

KALIANDA – Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Selatan diminta untuk bersabar. Meski hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai pencairan dana desa (DD) tahap II Tahun 2016, Pemkab Lamsel tak akan diam. Kepala BPMD Lamsel Drs. Edy Firnandi, M.Si saat ditemui Radar Lamsel di lingkungan Kantor Bupati Lamsel, Senin (26/9) kemarin mengungkapkan, molornya pencairan DD tahap II bukan hanya terjadi di wilayah Kabupaten berjuluk Khagom Mufakat ini. Melainkan seluruh kabupaten di Indonesia belum satupun yang melakukan pencairan DD sebesar 40 persen tersebut. “Sekarang sabar dulu dan kita tunggu informasi dari pusat. Yang penting, laporan kita sudah diterima oleh pemerintah pusat sebagai dasar pencairan di tahap berikutnya,”ujar Edy Firnandi, kemarin. Pihaknya akan berkoordinasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dengan langsung mendatangi ke Jakarta, dalam waktu dekat. Itu dilakukan untuk mendapat kepastian mengenai pencairan DD tahap II. “Paling lambat pekan depan ada staf yang kita utus ke Kemenkeu. Minimal, kita mengetahui kapan pemerintah pusat bakal mencairkan DD tahap II ini. Supaya kita juga bisa menjawab ketika para kepala desa menanyakan hal ini,”imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, sedikit keterlambatan waktu pencairan DD tahap II tidak mempengaruhi program pembangunan desa. Sebab, pencairan anggaran DD sebesar 40 persen kebanyakan untuk pemberdayaan masyarakat. “Seperti tahun lalu, pencairan DD terbagi menjadi tiga tahap. Untuk tahap ketiga sebesar 20 persen baru dicairkan pada Bulan November. Jadi, kami yakin masih bisa terlaksana untuk pembangunan desa,”pungkasnya. Sementara itu, Plt. Kepala BPKAD Lamsel Dra. Intji Indriati, MH mengatakan hal serupa. Dia juga belum dapat memastikan kapan pencairan DD tahap II bisa bergulir. Sejauh ini, pihak BPKAD Lamsel masih menunggu transferan alokasi anggaran ke kas daerah untuk DD tahap II tersebut. “Kita juga belum tahu pasti kendalanya apa. Yang jelas, belum ada dana masuk ke kasda untuk alokasi DD. Yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat adalah BPMD. Silahkan bisa langsung dikonfirmasi ke BPMD agar lebih jelas,”singkat Intji.(idh)

Sumber: