Melirik Langkah Forum Honorer dan DPRD Lampung Selatan Usai Rapat Dengar Pendapat

"Dialokasikan untuk kebutuhan mendasar itu apa. Pada intinya bagaimana alokasi anggaran itu tepat guna, itu akan jadi bahan diskusi kami," katanya.

 

Korwil GLPG PPPK Lamsel, Fulkan Gaviri, S.Pd. beranggapan kalau hearing bersama para anggota legislatif belum menyentuh titik kepastian. Fulkan menyadari waktu yang terlalu singkat, dan juga tim perumus anggaran daerah yang tidak hadir jadi salah satu penyebabnya.

 

Fulkan mengatakan sementara ini Forum GLPG PPPK Lampung Selatan akan menunggu konfirmasi dari DPRD. Pihaknya, kata Fulkan, akan terus menjalin koordinasi sesuai dengan permintaan yang disampaikan. Bahwasanya mereka menunggu undangan rapat kembali dengan DPRD.

 

"Kami harus diundang lagi terkait dengan tindaklanjut hasil rapat dengar pendapat hari ini," katanya.

 

Permohonan yang diutarakan oleh GLPG PPPK Lampung Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk membuka formasi PPPK guru penuh waktu pada seleksi berikutnya. Sesuai dengan jumlah kategori R1, R2, dan R3 atau sesuai dengan kebutuhan guru di Kabupaten Lampung Selatan.

 

Beda dengan GLPG, Forum Tenaga Honorer K2 Lampung Selatan akan mengambil langkah lain dengan menghadap ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dengan membawa surat dukungan dari DPRD dan BKD Lampung Selatan.

 

"Kami minta atensi pusat. Setelah itu kami ingin hearing lagi dengan DPRD sepulang dari aksi Jakarta," kata Ketua Forum Tenaga Honorer K2 Lampung Selatan, Abdul Rohim, S.H., M.H.

 

Rohim mengatakan forumnya juga akan ikut serta dalam aksi di Senayan. Pria yang bertugas sebagai staf di Kecamatan Kalianda ini menegaskan dari awal dirinya selalu berjungan untuk honorer K2. Rohim menyebut konsistensi memang dibutuhkan dalam perjuangan.

Sumber: