Awasi DD, Katibung Bentuk Tim Pengendali Dana Desa

KATIBUNG – Pemerintah Kecamatan Katibung mulai bergerak cepat mengawasi penyaluran Dana Desa (DD) di 12 desa yang ada diwilayah setempat dengan membentuk Tim Pengendali Dana Desa. Informasi yang dihimpun Radar Lamsel, pembentukan Tim Pengendali DD itu merupakan langkah konkrit yang dicanangkan oleh pemerintah kecamatan dan pendamping desa. Pasalnya, perlu adanya pembinaan dan pengawasan terkait penggunaan DD. Ketua Tim Pengendali Dana Desa Kecamatan Katibung, Prawito Sudiyo, S.E, mengatakan pembentukan tim ini baru kali pertama untuk Kabupaten Lamsel, dan dimulai dari Kecamatan Katibung. “Pembentukan tim ini bertujuan memberikan pengawasan serta pembinaan terhadap alokasi DD. Kecamatan Katibung menjadi yang pertama membentuk tim ini,” ujar dia saat ditemui Radar Lamsel diruangannya, Selasa (8/11) kemarin. Selama ini lanjut Prawito, pengalokasian DD tidak terpantau dan perlu adanya binaan serta perhatian. Karenanya tertib administrasi perlu diadakan tim khusus (Timsus). “Kesepakatan ini merupakan hasil musyawarah Tim Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Tim Pengawasan Dana Desa Kecamatan Katibung pada 27 Oktober lalu,” ujar Prawito Sudiyo yang juga Sekretaris Kecamatan Katibung itu. Hal senada dikatakan Pendamping Desa Kecamatan Katibung, Muhammad Anwar, S.Pdi, menjelaskan agar prioritas penggunaan DD bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat desa. Tugas pokok dari pada Tim Pengendali Dana Desa melakukan koordinasi kebijakaan dan pengendalian pengelolaan DD. “Salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi kebijakan terkait penyaluran Dana Desa,” kata Anwar kepada Radar Lamsel, kemarin. Tim ini lanjut Anwar akan memantau dan mengawasi pengelolaan DD bersama pemangku kepentingan terkait. Serta melakukan evaluasi berdasarkan data desa dan mengusulkan efisiensi juga efektifitas pengelolaan DD. “Dengan adanya Tim Pengendali, diharapkan DD bisa lebih efisien dan efektif dalam pengelolaannya,” imbuhnya. Sementara itu Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Katibung Heri Priyantoro mengamini pembentukan tim pengendalian tersebut. Menurutnya, sudah selayaknya penggunaan DD terpantau dan terbina. “Karenanya, ada PLD dimasing-masing desa agar difungsikan. Disitulah fungsi PLD sebagai motor penggerak sekaligus memberikan arahan terkait peruntukan DD agar tidak salah jalur,” tegasnya. (ver)

Sumber: