Sibuk Susun Laporan Agar Gaji Cair

PLD Belum Maksimal Dampingi Desa

PALAS - Kinerja pendamping lokal desa (PLD) di Kecamatan Palas dinilai masih belum maksimal mendampingi desa dalam mengelola dana desa (DD). Karenanya banyak hasil pembangunan fisik yang cepat rusak dan beberapa desa bermasalah dalam penggunaan dana. Camat Palas Rika Wati, S.STP mengakui, sejauh ini hasil monitoring dan evaluasi ke beberapa desa ditemukan kinerja para PLD belum optimal dalam pendampingan mengelola DD. Mereka hanya sibuk bekerja saat penyusunan laporan kinerjanya di desa yang didampingi. “Hasil kunjungan kami ke desa untuk melihat sejauh mana penerapan DD, ternyata masih banyak desa yang bermasalah. Ini dikarenakan PLD kurang maksimal dalam melakukan pendampingan. Mereka hanya sibuk menyusun laporannya agar gaji mereka cepat cair,” kata Rika Wati, Rabu (9/11). Mantan Kabid di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Lamsel ini menyayangkan jika keberadaan pendamping desa dan PLD ditingkat kecamatan belum ada kejelasannya. Selama ini, mereka yang ditugaskan di Kecamatan Palas untuk mendampingi desa hanya berkoordinasi ditingkat provinsi. “Kami sudah konsultasi ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lamsel. Mereka juga tidak mengetahui persis seperti apa tupoksinya. Selama ini mereka berkoordinasinya dengan Provinsi dan kami tidak pernah mengetahui sejauh mana kinerjanya,” imbuhnya. Rika berharap, keberadaan Pendamping Desa dan PLD dapat bersinergi dan mendamping desa mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. “Harapan kami kedepannya, mereka dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mendampingi desa agar tidak menimbulkan masalah. Kemudian, hasil dari pembangunan sesuai dengan harapan kita semua,” pungkasnya Sementara itu, salah seorang pendamping desa membantah jika selama ini kinerjanya belum maksimal. Ia beralasan sudah turun ke desa untuk mengawal pengelolaan DD atas sesuai dengan peruntukannya. “ SK kontrak kerja kami turun dikala APBDes sudah selesai disusun. Begitu kita turun ke desa, desa sendiri yang tidak mau didampingi menyusun rencana anggaran belanja (RAB). Kedepan, kami akan mendampingi desa mulai awal hingga akhir dalam pengeloaan DD,” ujarnya. (gus)

Sumber: