Tak Lagi Punya Anggaran, Kesehatan Desa Dibebankan ke DD

KALIANDA – Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung Selatan berharap seluruh kepala desa (Kades) bisa mengalokasikan anggaran sebesar 10 persen dari dana desa (DD) untuk program pembangunan kesehatan didesa. Harapan itu diungkapkan Kepala Diskes Lamsel dr. Jimmy Bagas Hutapea kepada Radar Lamsel dilingkungan Pemkab Lamsel kemarin. Menurut dia saat ini Dinkes Lamsel khususnya pada 2017 mendatang tidak lagi memiliki anggaran untuk membiayai semua bentuk kegiatan yang menyangkut soal kesehatan desa. Karena hal itu ia juga meminta seluruh kepala Puskesmas di Lamsel bisa mengkawal dan berkoordinasi dengan Kades terkait pengalokasian anggaran dana desa untuk kesehatan didesa. “Itu (dana desa untuk kesehatan, red) sudah ada peraturan bupati (Perbup) nya. Jadi saya minta kepada seluruh Kepala Puskesmas di masing-masing wilayah agar berperan aktif mengkawal anggaran dana desa untuk kesehatan yang jumlahnya sepuluh persen,” ujar Jimmy. Jimmy menjelaskan, adapun bentuk kegiatan bidang kesehatan yang bisa didanai oleh dana desa meliputi honor kader kesehatan lingkungan (kesling), kader posyandu, dan kader PHBS. Selain itu, lanjutnya, untuk pembangunan gedung pukesdes, menekan angka kematian ibu dan anak, mengurangi penyakit gizi buruk, serta memberantas penyakit menular (DBD, TBC dan Malaria). “Untuk mendapatkan dana desa tersebut, tentunya masing-masing Kepala Puskesmas harus pro aktif dalam setiap mengikuti kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes). Usulkan apa saja yang dibutuhkan demi pembangunan kesehatan yang lebih baik lagi,” terangnya. Informasi yang diperoleh Radar Lamsel, realisasi dana desa (DD) yang diperuntukan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan, saat ini belum berjalan secara maksimal. Itu dibuktikan, dari 256 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, baru terdapat sekitar 52 persen desa yang memanfaatkan dana desa untuk bidang kesehatan. Padahal anggaran untuk mendukung program pembangunan kesehatan di desa, itu sudah ada dan memang disiapkan. Hal itu tentunya sudah berdasarkan kebijakan Bupati Lamsel H. Zainudin Hasan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di tingkat desa, melalui pemanfaatan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. (iwn)

Sumber: