Kasatker Akui Kinerja Belum (Bisa) Maksimal

Soal Kekosongan Jabatan Eselon III dan IV

KALIANDA – Kekosongan jabatan eselon III dan IV di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Bumi Khagom Mufakat diakui para kepala satuan kerja (Kasatker) berdampak pada sistem birokrasi. Mereka menilai kekosongan pejabat eselon III dan IV yang akan menempati posisi sekretaris, kepala bidang, kepala seksi maupun kasubbag membuat posisi Kasatker dilematis. Menurut sejumlah Kasatker, belum definitifnya pos jabatan tersebut membuat pejabat eselon II yang telah dilantik terlebih dahulu sungkan untuk memberdayakan para staf-nya dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan. Sebab, posisi para aparatur sipil negara (ASN) yang hendak menjalankan tugas pemerintahan juga belum jelas posisinya. “Kami akui ini memang menjadi salah satu hal yang dilematis. Bukannya kami tidak bisa memerintah mereka (pejabat). Mereka juga masih dilematis apakah akan menempati posisi jabatan tersebut atau tidak,” ungkap salah satu pejabat eselon II kepada Radar Lamsel sambil mewanti namanya untuk tidak disebut dalam koran kemarin. Dia juga mengungkapkan, jika kondisi demisionernya para pejabat eselon III dan IV ini terus berlarut, ia juga khawatir akan berpengaruh pada capaian kinerja SKPD. Yang efeknya bisa menghambat pelayanan publik. Sebab, dibentuknya berbagai organisasi perangkat daerah ini untuk melayani masyarakat. “Jangan jauh-jauh berfikir soal implikasi pelayanan publik.Urusan dalam pemerintahan saja bakal terhambat karena belum lengkapnya seluruh jabatan yang dijabat pejabat definitif. Kita mau ini itu saja sulit,”imbuhnya. Pejabat eselon II lainnya juga sependapat dengan apa yang disampaikan rekan kerjanya. Menurutnya, jika pimpinan dalam hal ini Bupati mempercayai kinerja kepala SKPD seharusnya langsung bisa menempatkan orang yang direkomendasikan untuk menduduki jabatan bidang-bidang yang ada. “Kalau ternyata kepala bidang yang ditelah dipercaya tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, tinggal tanggungjawab kepala SKPD nya. Pak Bupati bisa langsung menegur kepala SKPD yang telah merekomendasikan orang yang salah,”tegas seorang Kepala SKPD yang juga meminta namanya dirahasiakan. Namun sayangnya, Ketua Baperjakat Ir. Freddy Sukirman, MM., belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kekosongan jabatan ini. Saat Radar Lamsel mencoba meminta konfirmasi diruang kerjanya, mantan Sekkab Pesisir Barat ini belum bisa ditemui, kemarin. Bahkan, saat dihubungi melalui sambungan telepon berkali-kali hingga pukul 16.50 WIB Sekkab Lamsel ini tidak memberikan jawaban. Pesan singkat dari reporter Radar Lamsel juga tidak dijawab. Diberitakan sebelumnya, kekosongan jabatan strategis pada eselon III dan IV di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Bumi Khagom Mufakat terus disorot. Selain wakil rakyat di DPRD Lampung Selatan, kalangan akademisi juga ikut mengkritik lamanya pengisian jabatan eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Kalangan akademisi menilai kosongan jabatan para kepala bidang (kabid) dan perangkat dibawahnya bakal menjadi persoalan yang serius jika tidak cepat disikapi Pemkab. Sebab, selain bisa menimbulkan keresahan dikalangan pejabat, juga akan mengganggu dan menghambat pelayanan kepada publik. Bahkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibentuk tak bisa berjalan efektif tanpa para pejabat dibawahnya.(idh)

Sumber: