Pembentukan Pemuda Tani Terbentur Banjir

Pembentukan Pemuda Tani Terbentur Banjir

CANDIPURO – Pembentukan pemuda tani di masing-masing desa yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat mengunjungi Lamsel beberapa hari lalu ternyata masih memiliki kendala yang tak terduga, seperti bencana banjir. Informasi yang dihimpun Radar Lamsel, untuk 14 desa yang ada di Kecamatan Candipuro sudah memproyeksikan rencana pembentukan pemuda tani yang difokuskan dapat meningkatakan hasil pertanian. Namun banjir yang terjadi seolah menjadi cambuk bagi sebagian petani, utamanya kelompok tani yang ada di Desa Sinar Pasemah. Muslihan (30) salah seorang petani asal Rawa Selapan mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya pembentukan pemuda tani bisa menggairahkan semangat petani untuk mendapatkan hasil yang maksimal. “Saya apresiasi rencana tersebut, tapi jangan lupa tanggul yang ada di perbatasan Lamsel dan Lamtim harus cepat diperbaiki agar harapan petani dan pemerintah itu bisa tercapai,” ujar Muslihan, Jum’at (17/2). Camat Candipuro Wasidi, SE membenarkan hal tersebut, dorongan agar dibentuknya pemuda tani memang bagus. Tapi jika fasilitas penunjang seperti tanggul tidak diperbaiki ini bisa kembali mematahkan semangat pembentukan pemuda tani. “Sudah kami proyeksikan dan kami gencarkan, karena Mentan menginstruksikan agar dibentuknya pemuda tani. Apalagi Lampung juga diproyeksikan menjadi penyuplai bahan pangan untuk Indonesia,” ujar Wasidi usai Rakorcam di aula Kecamatan Candipuro. Ratusan hektar lahan persawahan di Candipuro memang menjadi bulan-bulanan bagi air sungai Way Katibung yang meluap ketika curah hujan tinggi. Tidak dipungkiri, lanjut Wasidi, petani sekitar tanggul sempat menolak percepatan tanam karen takut banjir. “Petani juga sempat tidak mau menanam karena takut sawah mereka terendam. Tapi kalau tidak menanam tidak ada pemasukan, dan ketika menanam banjir datang, jadi serba salah memang,” ungkap Wasidi. Selain merencanakan pembentukan pemuda tani, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah mencapai 76 persen juga terus digeber oleh pemerintah Candipuro. Sebab, lanjut Wasidi, standar PBB Lamsel ditarget hingga 80 persen. “Selain PBB sektor keamanan juga sedang kami benahi agar bisa meminimalisir tindak kejahatan yang sering terjadi di Candipuro,” tandasnya. (ver)

Sumber: