GEDONGTATAAN - Berdasarkan hasil turun lapangan dan rapat dengar pendapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab PAD, hasil sementara tim pansus PAD DPRD, selain menemukan adanya indikasi kebocoran PAD, juga telah memetakan potensi kenaikan PAD di beberapa OPD yang telah dilakukan monitoring.
\"Sampai dengan hari ini dari tim pansus sudah mengetahui dibeberapa OPD dapat ditingkatkan lagi PAD mereka,\" ujar Ketua Tim Pansus PAD DPRD Pesawaran Hipni Idris, Rabu (24/10).
Dikatakan, indikasi kebocoran dan peningkatan PAD, tim pansus menemukan adanya tunggakan pajak di Dinas Perhubungan setempat pada 2017 lalu. Dan baru 2018 ini disetorkan ke Kasda. Dimana tunggakan pajak terdeteksi di pengusaha wisata pada 2017 lalu. Namun, pihaknya akan menelisik lebih jauh untuk mengurai hal tersebut. Apakah keterlambatan disebabkan oleh pihak pengusaha wisata atau dari Dinas Perhubungan.
\"Ketika dikonfirmasi, mereka (Dishub) sudah transfer pajak dari Sari Ringgung total Rp. 40 juta untuk 2017 dan 2018. Kami tidak tahu, apakah macetnya ada di pihak objek pajak atau di Dinas Perhubungan. Kalau ada indikasi keterlambatan terletak di Dinas Perhubungan, pasti ada rekom dari kita,\" terangnya.
Dikatakan, beberapa hari terakhir, tim pansus telah melaksanakan monitoring di lapangan berkaitan dengan PAD. Diantaranya PAD yang berkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perikanan; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pendapatan Daerah.
Seperti di Bappenda yang telah menyampaikan hasil analisis yang dilakukan didapat dari target sebelumnya atau tahun ini sebesar Rp. 18,9 miliar, kedepan (APBD 2019) sudah dapat menargetkan PAD mencapai Rp. 25 miliar pertahun. Kemudian Dinas Perikanan dari Rp. 300 juta naik menjadi Rp. 600 juta.
\"Pansus ini dibentuk bukan untuk menjustice, melainkan untuk meningkatkan PAD Pesawaran,\" tandasnya. (Rus)