Pembahasan KUA-PPAS Ditunda

KALIANDA – Pembahasan Kebijakan Anggaran Umum (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di tingkat Badan Anggaran (Banggar) gagal. Setelah hampir dua jam lebih, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lamsel Samsurijal Ari akhirnya menyatakan pembahasan ditunda dan akan dilaksanakan pada (30/10) hari ini. “Kita tunda dan akan dilanjutkan pembahasannya pada (30/10) pukul 10.00 WIB,” kata Samsurijal kepada Radar Lamsel, Senin (29/10) pukul 15.30 WIB. Samsurijal tak menjelaskan secara detil motif apa yang melatar belakangi tertundanya pembahasan KUA-PPAS tersebut . ia hanya mengatakan berkas pembahasan sudah disusun oleh peserta untuk dibahas keesokan harinya. “Tidak terlalu berpengaruh cuma ditunda saja selama sehari, scedule sebetulnya (29/10) akhir pembahasan KUA-PPAS tapi dilanjut besok,” sebut dia. Masih kata Samsurijal dengan tertundanya pembahasan prioritas tersebut maka belum ada gambaran atau kesimpulan apapun sejauh ini. “Belum bisa ini sedang proses karena masih perlu penandatangan MoU dan itu belum final,” imbuhnya. Sementara Wakil Ketua  DPRD Lamsel Fahrourrozi enggan berkomentar ketika dimintai tanggapan soal penundaan pembahasan KUA-PPAS Lampung Selatan. “ Aduh coba tanya saja dengan Sekwan kita tak mau asal komentar nanti salah,” singkatnya. Pantauan Radar, beberapa peserta pembahasan dari Organisasi Perangkat Daerah ngedumel soal ketidakjelasan agenda tersebut. hingga dua jam lebih akhirnya peserta forum membubarkan diri dari Rumah Dinas Ketua DPRD Lamsel. Kejanggalan pembahasan KUA-PPAS sudah terendus sejak pukul 13.30 WIB. Dari molornya jadwal semula diagendakan pagi hari hanya tampak politisi Gerindra Fahrurrozi yang kelihatan batang hidnungnya. Sementara Ketua DPRD Lamsel H. Hendry Rosyadi dikabarkan tengah berada diluar kota. “ Nggak tahu ini (pembahasan) belum jelas. Sepertinya ditunda. Kalau jadwalnya sejak (29/10) pagi dan akan dilanjutkan ba’da zuhur tapi nyatanya justru berujung penundaan bukan pembahasan,” kata staff DPRD Lamsel. Penundaan tersebut menuai kritik dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung Selatan. Mitra kritis pemerintah ini berpandangan pembahasan tersebut akan bermuara pada penetapan anggaran Lamsel di 2019. Wakil Ketua KNPI Lampung Selatan, Mursaidin ST., mengatakan tidak elok penundaan dilakukan apalagi KUA-PPAS adalah prioritas yang merupakan uang rakyat. “ DPRD Lamsel harus segera membahas karena ini menyangkut uang rakyat tidak elok bila ditunda atau tidak segera dibahas apalagi mengacu scedule semestinya dibahas (29/10) kemarin,” ujarnya menanggapi. (ver)

Sumber: