Realisasi BPNT Molor Lagi!

Realisasi BPNT Molor Lagi!

KALIANDA – Penerapan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang direncanakan bergulir November ini diperkirakan bakal molor lagi. Sebab hingga saat ini belum ada tanda-tanda kesiapan untuk menjalankan program tersebut. Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan Dulkahar A.P. M.Si tak menampik adanya indikasi BPNT yang bakal kembali diulur penerapannya dikabupaten ini. “ Ya tidak menutup kemungkinan sebab dalam hal ini kesiapan dari pihak Bank yang masih dinantikan. Kalau dari Dinas Sosial sendiri pada prinsipnya sudah siap,” kata Dulkahar kepada Radar, Selasa (30/10). Dijelaskannya dalam konteks ini Dinsos Lamsel hanya memaparkan data dan jumlah penerima bantuan. Sementara untuk surveyer dilapangan kata dia, memerlukan jeda terkait kesiapan fasilitas semerti warung penukaran BPNT yang bekerjasama dengan pihak Bank. “ Kalau Lamsel kerjasamanya dengan Bank BRI, tapi sebelum itu dijalankan apakah fasilitas penunjang program itu sudah siap benar? Kalau belum siap terpaksa BPNT diundur lagi,” sebut dia. Bila kembali molor otomatis kata Dulkahar transformasi program Beras Sejahtera (Rastra) ke BPNT belum bisa dijalankan. Artinya sebut dia mau tidak mau Rastra masih tetap bergulir sampai ada ketetapan pemberlakuan BPNT. “ Sementara BPNT belum dijalankan atau digulirkan, kita tetap pakai Rastra sejauh belum ada kepastian kapan kesiapan BPNT digulirkan,” kata mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lamsel ini. Orang nomor satu di Dinsos Lamsel itu mengatakan kemungkinan besar BPNT baru akan digulirkan pada tahun 2019 mendatang. Asumsi tersebut kata dia tak lepas dari pada kesiapan pemerintah dan pihak pendukung BPNT itu sendiri. “ Ya, bisa jadi tahun depan karena sejauh ini memang semua belum cukup siap. Tetapi masyarakat tak perlu khawatair sebab program Rasta intinya masih tetap berjalan,” sebut dia. Diketauhi penerima manfaat BPNT Lamsel mencapai 79 ribu orang sementara penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 59 ribu jiwa. Terdapat perbandingan sekitar 20 ribuan antara penerima PKH dan BPNT di Lamsel. Pada 28 Agustus lalu, Tenaga Ahli pengelola data Sekdijen Kementerian Sosial RI Hary mengatakan Lamsel memasuki periode tahap IV review aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation (SIKS-NG) dari 55 kabupaten/kota se-Indonesia. Sedangkan Tenaga Terampil Kantor Staf Kepresidenan Kedeputian III menegaskan penerima PKH secara otomatis juga menerima BPNT. Namun sebaliknya apabila mendapat BPNT belum tentu mendapatkan PKH. (ver)

Sumber: