Rencanakan Perbaikan Secara Swadaya

Soal Jalan Provinsi Yang Rusak dan Tergenang Air

RAJABASA – Jalan berlubang yang tergenang air di Kecamatan Rajabasa banyak dikeluhkan masyarakat. Kerusakan parah yang menyebabkan pengendara tak nyaman menjadi pemicunya. Jalan provinsi yang rusak di Desa Rajabasa ini sejatinya sudah bertahun-tahun. Tetapi, minimnya perbaikan yang dilakukan membuat jalan ini semakin bertambah rusak. Kondisi ini semakin parah ketika musim hujan, lubang-lubang di jalan itu tergenang air yang membentuk kolam. Hal inilah yang membuat pengendara merasa risih ketika melintasi jalan yang dipenuhi banyak lubang ini. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Konstruksi Bangunan (UPT PKB) Kalianda – Rajabasa, Munadi, S.T menjelaskan bahwa pihaknya takbisa berbuat banyak soal kerusakan jalan di Kecamatan Rajabasa itu. Sebab, perbaikan merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi Lampung. “Kita tidak punya wewenang karena itu jalan provinsi. Paling kami hanya mengajukan usulan (perbaikan) saja, tidak lebih dari itu,” katanya saat dihubungi Radar Lamsel, Rabu (7/11/2018). Munadi melanjutkan, untuk mempercepat perbaikan, pihaknya sudah mengajukan proposal perbaikan pada pertengahan tahun ini. Ia berharap usulan itu segera ditindak lanjut. “Baru-baru ini sudahkami ajukan lagi, bahkan kami pernah mengajak pihak Bina Marga mengecek kondisi jalan di Rajabasa itu secara langsung,” katanya. Mengenai penanganan secara dini, Munadi mengatakan bahwa pihaknya sudah membahasnya dengan Pemerintah Kecamatan Rajabasa. Munadi mengatakan perbaikan akan dilakukan secara swadaya, namun pihaknya belum mengetahui kapan perbaikan itu akan direalisasikan. “Kalau rencananya sudah ada, tapi waktunya kapan saya juga belum tahu. Karena waktu itu kami dengan kecamatan hanya membahas rencana perbaikan swadaya,” katanya. Dihubungi terpisah, Camat Rajabasa, Sabtudin mengatakan bahwa pihaknya juga belum bisa memastikan kapan perbaikan secara swadaya itu direalisasikan. Pasalnya, proses perbaikan jalan itu terbentur dengan anggaran. “Kalau perkiraan kami dana perbaikan itu bisa mencapai Rp 10 juta, ini yang sedang kami pikirkan. Kami juga tidak mungkin hanya mengandalkan masyarakat dan desa saja, jumlahnya terlalu besar,” katanya. (rnd)

Sumber: