Kuota 89 Ribu, Baru 13.511 Kartu Tercetak

Lamsel Lounching BPNT 25 November

KALIANDA – Transformasi program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lampung Selatan akan di Lounching pada 25 November mendatang. Lounching di akhir 2018 itu terbilang prematur alias belum sempurna. Sebab dari 89.249 jumlah penerima bantuan dikabupaten ini, ternyata baru 13.511 kartu yang sudah tercetak. Sisanya sebanyak 75.738 masih belum selesai tercetak. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Drs. Sumarju Saeni mengatakan, Lamsel merupakan daerah ketiga di Provinsi Lampung yang akan memulai penerapan BPNT. Dua daerah yang sudah lebih dahulu melouncing BPNT yakni Bandar Lampung dan Kota Metro. “ November ini ada dua daerah yang segera melounching yakni Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Ada beberapa kendala yang akan ditemui ketika penerapannya, itulah yang mesti disiasati sejak dini,” kata Sumarju saat Rapat Koordinasi (Rakor) program BPNT di aula PKK Lamsel, Selasa (13/11). Sumarju menegaskan, penerima Program Keluarga Harapan (PKH) wajib hukumnya ikut didalam BPNT. Sebab kriteria PKH sudah mencakup persentase penerima BPNT. “Pemerintah pusat tengah mendorong perubahan utamanya dari tata cara penyaluran bantuan dari tunai menjadi non tunai, termasuk didalamnya adalah Bantuan Sosial (Bansos). Dan yang perlu digarisbawahi PKH wajib hukumnya dapat BPNT,” sebut dia. Masih kata Sumarju, kendala yang akan ditemui tim baik dari pihak Dinsos maupun pihak Bank nantinya bervariasi. Salah satunya seperti kedapatan saldo Rp 0 pada kartu gesek, kemudian kendala jaringan internet serta membeludaknya transaksi diawal-awal pencairan pada e-warung yang dijadikan tempat penukaran. “ Kendala itu semua sudah mesti disiasati dari sekarang, maka perlu sinergisitas dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya utamanya Dinsos, Bank serta Bulog,” sebut dia. Sementara Kepala Dinsos Lamsel Dulkahar AP. M.Si., menyebutkan dari 89.249 jumlah penerima baru 13.511 kartu yang tercetak sampai saat ini. Ia juga menegaskan e-warung yang bakal digunakan nantinya harus warung yang memang sudah lama berdiri. “ e-warung yang dimaksud jangan warung yang ketika ada BPNT baru mendirikan warung. Tetapi e-warung disini diutamakan warung yang telah berdiri jauh sebelum hingar-bingar BPNT,” ujar mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Lamsel. Dinsos Lamsel sambung Dulkahar menyatakan kesiapannya bahkan sebelum November bergulir. Sebab pengondisian e-warung sampai tata cara penerapan dilapangan berada di pihak Bank dalam hal ini Bank BRI yang menjadi mitra penyalurnya. Faktor geografis Lamsel terbilang unik, hal ini menyebabkan ada perbedaan penerapan di Lamsel dan daerah lain. Bila daerah lain hanya melibatkan satu cabang BRI maka lain halnya di Lamsel, disini ada empat BRI cabang yang dilibatkan. “ Iya keterlibatan empat cabang BRI ini karena letak geografis Lamsel, empat BRI cabang itu adalah Cabang Kalianda, Tanjung Karang, Teluk Betung dan cabang Metro,” kata Kepala Cabang (Kacab) BRI Kalianda M. Noeroel Fadjari kepada Radar Lamsel. Noeroel menjelaskan idealnya satu desa memiliki dua unti e-warung guna menghindari serbuan transaksional pencairan. Dimana pencairan BPNT diwajibkan menukarkan nominal Rp 110.000 per bulan dengan beras atau telur. “ Idealnya satu desa dua unit e-warung, saat ini baru terdapat 200 e-warung yang tersebar di 17 kecamatan dan itu masih belum ideal bila mengacu jumlah desa yang ada di Lamsel sebanyak 256 desa,” terangnya. Noeroel menyebutkan dalam penerapannya kelak tetap bergantung pada kebijakan daerah apakah Rp 110.000 itu harus ditukarkan dalam sebulan atau bisa disaving didalam rekning. “ Itu tergantung bagaimana kebijakan daerah, apakah harus ditukarkan dalam tempo sebulan atau bis disaving didalam rekening. Sebab ketika uang sudah masuk ke rekening secara mekanisme tugas Bank selesai tapi tidak dengan tugas Dinsos yang memeriksa penyerapan BPNT tersebut,” urainya. (ver)

Sumber: