Dinas Sosial Targetkan Verifikasi Warga Kurang Mampu Rampung Akhir Tahun

GEDONGTATAAN - Dinas Sosial Kabupaten menargetkan verifikasi warga kurang mampu khususnya peserta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masuk dalam quota peserta baru BPJS rampung akhir tahun ini melalui petugas TKSK.

\"Kita ada 11 petugas TKSK di Pesawaran dan dibantu petugas PSM yang bertanggungjawab di wilayah desa masing-masing untuk memverifikasi warga kurang mampu yang ada di Basis Data Terpadu (BDT),\" ungkap Kepala Dinas Sosial Pesawaran Yulizar, kemarin.

Dikatakan, ada sekitar 21 ribu jiwa lebih quota kepesertaan BPJS baru yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu dan diprioritaskan bagi warga yang sudah masuk dalam PKH dan terdata di BDT. Dan dari 21 ribu jiwa tersebut, nantinya akan dikerucutkan atau dikelompokan dalam  kartu keluarga masing-masing jiwa.

\"Kalau disederhanakan dari 21 ribu itu terdiri dari dua anak, bapak dan ibu dalam satu keluarga (KK) maka ada 4 jiwa. Sehingga ada sekitar 5000 KK. Dan data tersebut sudah dibagi di 11 kecamatan. Kita terkendala di SDM, karena satu petugas PSM membawahi dua sampai 3 desa. Namun demikian, Insya Allah akhir tahun verifikasi data sudah dapat dirampungkan,\" ucapnya.

Selain petugas PSM, verifikasi data juga dibantu oleh pendamping PKH. Dimana setelah verifikasi data dilakukan oleh Dinas Sosial, maka data tersebut nantinya akan diinput oleh Dinas Kesehatan untuk dimasukkan dalam quota kepesertaan BPJS baru pada 2019 mendatang.

\"Sudah ada tupoksi masing-masing, kita yang memverifikasi, dinas kesehatan yang menginput dan usulan program ada di Bappeda,\" ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan data yang dihimpun di Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Pesawaran, pajak rokok dari pemerintah pusat untuk Pesawaran yang mencapai Rp 22,34 miliar. Dimana 37,5 persen dari pajak rokok atau sebesar Rp 8,37 miliar. Sehingga jumlah peserta baru yang dapat dicover dari dana Rp 8,37 miliar sebanyak 30.354 jiwa. Ditambah kuota dari pajak rokok provinsi sebanyak 15.521 jiwa atau total 45.875 jiwa.

\"Karena sudah ada peserta BPJS dari PBI APBD Pesawaran sebanyak 23.864. Maka kuota 45.875 dikurangi 23.864 jiwa, yakni 22.011. Nah, kuota 22.011 ini dikurangi 0,05 persen untuk Metro sehingga menjadi sekitar 21 ribuan. Dan data  inilah sebagai peserta baru dari warga kurang mampu untuk dicover BPJS,\"j elas Kepala Bappeda Pesawaran Febrizal Levi Sukmana melalui Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Nurleli.

Namun lanjut Nurleli,  saat ini petugas TKSK tengah memverifikasi data warga kemiskinan sesuai dengan BDT. Dimana warga kurang mampu yang dapat dimasukkan dalam kuota 22.011 yakni diprioritaskan bagi warga yang mendapat program keluarga harapan (PKH). Selanjutnya sisanya baru diambilkan dari warga yang masuk dalam BDT.

\"Karena penerima PKH yang tercover BPJS baru kepala keluarga. Belum mengcover anggota keluarganya seperti anak-anaknya.  Setelah kuota PKH sebanyak 6 ribu orang sekian terpenuhi baru masuk pendataan dlbagi warga yang telah terdaftar di BDT. Insya allah di Desember ini kartu jaminan kesehatan sudah didistribusikan ke penerima,\" pungkasnya. (Esn)

Sumber: