Pembatalan PHK, Indikasi RSNM Hindari Pesangon

Lemah Bukti Disnakertrans Balik Kanan, DPRD Siap Hearing

KALIANDA – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Selatan seperti kehilangan taringnya saat bertemu dengan manajemen Rumah Sakit Natar Medika (RSNM), perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 41 karyawan RSNM. Satu jam pertemuan antara Disnakertrans Lamsel dan RSNM tidak berbuah manis. Selain klaim manajemen bahwa PHK masih sebatas sosialisasi, balik kanan Disnakertrans juga dipicu lemahnya bukti PHK yang dimaksudkan. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja MS. Yuristama yang menjadi perantara pertemuan antara Pemkab dan menejemen RSNM kala itu mengatakan, pihak rumah sakit tidak mengakui adanya PHK. “ Saat kami datangi, manajemen RSNM mengaku tidak ada yang namanya PHK. Hanya ada wacana pemindahan 41 karyawannya ke rumah sakit yang masih satu grup dengan RSNM,” kata Yuristama dihubungi Radar Lamsel usai pertemuan, Senin (21/1). Pengalihan tersebut, lanjut Yuristama, lantaran RSNM mengalami defisit anggaran. Untuk merampingkan pengeluaran lanjut dia manajemen mengambil opsi pemindahan karyawannya ke tempat lain yang masih satu grup. “ Mereka ini kan krisis finansial karena tak lagi kerjasama dengan BPJS, sehingga untuk mengurangi kost harus ada pengurangan karyawan, dan opsi pemindahan itu diambil,” ujar Yuristama. Intuisi Disnakertrans Lamsel melihat kasus ini tampak gagap. Sebab, adanya skema pengalihan kerja puluhan karyawan itu baru keluar setelah kasus ini mencuat keranah publik. Yuristama mengakui pihaknya tak mengendus sampai kesana. Alhasil perpanjangan tangan Pemkab Lamsel dibidang ketenagakerjaan ini menerima keterangan manajemen RSNM dengan lapang dada. “ Ada tiga orang yang berangkat menemui manajemen RSNM, saya didamping Kasi Perselisihan Novi Susanti dan satu orang staff Disnakertrans. Satu jam pertemuan ya membasah soal PHK, tapi mereka mengaku tidak ada PHK,” tandasnya. Terpisah, Katua Komisi D DPRD Lamsel Yuli Gunawan mengatakan, bilamana tidak ada hasil dari pertemuan tersebut maka langkah yang akan diambil DPRD akan melakukan hearing terhadap pihak-pihak terkait. “ Kalau tidak ada hasil, ya kita bisa hearing. Teknisnya nanti kita ajukan dulu kepada Ketua DPRD Lamsel baru kemudian dilayangkan kepada menejemen RSNM,” ujar Yuli Gunawan ditemui di Kantor Komisi D DPRD Lamsel. Politisi dari Fraksi PAN ini menilai, seharusnya Disnakertrans harus menunjukan powernya dalam penanganan persoalan semacam ini. Sebab, kata Yuli, eksekutif juga sebagai eksekutor yang setiap kebijakannya patut diperhitungkan. “ Kalau powernya nggak ada ya bagaimana bisa menyelesaikan persoalan. Untuk itu kami ingin panggil pihak-pihak yang bergelut dalam masalah ini seperti apa aspirasinya? Karena kalau masih buntu tak ada solusi, hearing jadi solusi terakhir,” ucapnya. Masih kata Yuli, terkait hearing Komisi D tengah menunggu surat pemberitahuan atau persetujuan Ketua DPRD Lamsel guna menentukan arah 41 karyawan RSNM yang diambang ketidakpastian. “ Coba nanti teknisnya bagaimana, untuk dibuatkan surat hearing. Kita coba panggil dan dudukkan pihak-pihak tersebut sagar tuntas perkaranya,” kata legislator asal Kecamatan Palas ini. Terpisah, Camat Natar Koharudin yang sebelumnya mengeluarkan statement untuk mengawal persoalan ini sampai pesangon karyawan dikeluarkan, juga tak dapat berbuat banyak. Mantan Camat Penengahan ini mengaku sikap menejemen RSNM cenderung defensif sehingga polemik ini terkesan jalan ditempat. “ Pergerakan kita juga terbatas karena memang dari pihak RSNM tak ofensif untuk mengurai masalah ini. Padahal banyak warga Natar juga yang bekerja disana,” sebut Koharudin. Kohar begitu sapaannya, mengatakan sempat ada upaya menejemen RSNM berkonsolidasi guna mengaktifkan kembali kerjasama dengan BPJS. Namun hal itu urung terlaksana dan baru sebatas wacana sekilas. “ Sempat menejemen meminta pihak kecamatan untuk memediasi dengan Diskes Lamsel dan BPJS agar diaktifkan kembali kerjasamanya. Tapi baru sebatas itu saja, kemudian lost kontak. Padahal kalau rencana itu berjalan, kami siap menjadi penyambung demi kemaslahatan puluhan pekerja RSNM,” beber dia. Sementara opsi pengalihan yang diwacanakan RSNM guna merampingkan pengeluaran anggaran tak sepenuhnya diterima oleh puluhan karyawan yang sebelumnya sudah diberitahu perihal pemutusan hubungan kerja. Mayoritas yang masuk skema pengurangan karyawan itu menolak opsi tersebut, bahkan ada yang lebih memilih mundur ketimbang dipindah ketempat kerja yang jauh. (ver)

Sumber: