Step by Step, Huntara Harus Didirikan

KALIANDA  – Ketersediaan lahan memaksa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus melakukan penjajakan kepada masyarakat agar meminjamkan lahannya untuk mendirikan Hunian Sementara (Huntara). Kabar baiknya, beberapa lembaga dan instansi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah serta Kodim 0421 Lampung Selatan bahkan selangkah lebih maju sudah berhasil mendirikan Huntara dibeberapa titik yang terdampak tsunami. Huntara yang berhasil dibangun tersebut merupakan tanah milik warga yang bersedia untuk dipinjam pakai demi kemaslahatan para korban yang kehilangan rumahnya. Anggota NU peduli tsunami Zaenal mengatakan, proses pembangunan Huntara terus dikebut. NU, kata dia, saat ini sedang menyiapkan 20 unit Huntara di Desa Banding dan 15 unit di Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa. “Untuk yang di Banding sudah ada yang berdiri. Sudah siap untuk ditempati. Sedangkan untuk di Desa Sukaraja masih dalam pembangunan,” kata Zaenal kepada Radar Lamsel, Selasa (22/1). Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Robinson Oktovianus Bessei menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan 40 unit Huntara yang tersebar di dua desa yakni Desa Way Muli Induk dan Desa Rajabasa. “Untuk yang di desa Way Muli Induk ini kita harapkan dalam waktu tidak terlalu lama sudah akan siap. Kita harapkan sepekan kedepan, sebagian sudah akan bisa ditempati warga yang rumahnya hancur diterjang tsunami,” terangnya. Masyarakat, kata dia, tak perlu cemas. Sebab nantinya Huntara juga akan dilengkapi sarana MCK dan air bersih. Tak hanya itu, setiap unit Huntara bakal dilengkapi dengan kasur serta kompor lengkap dengan tabung gas elpiji 3 kilogram. “Kita ingin warga yang terdampak ini bisa kembali memulai kehidupannya dengan tinggal di Huntara. Kasihan juga kalau mereka terlalu lama tinggal di tenda pengungsian,” terang Letkol Kav. Robinson Oktovianus Bessei. Sementara Muhammadiyah saat ini sedang menyiapkan Huntara di Desa Rajabasa sebanyak sekitar 20 unit dan di Desa Banding sekitar 23 unit. “Disini tinggal warga pulau Sebesi yang kehilangan tempat tinggalnya akibat diterjang tsunami Selat Sunda. Sedangkan untuk huntara di hotel 56 Kalianda masih dalam proses perbaikan,” kata Ikhsan Anggota Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC). Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Zulfahmi Sengaji SE. MM menilai, lambatnya pendirian Huntara memang tak lepas dari ketersediaan lahan. Sebab, idealnya dua pekan pasca tsunami seharusnya Huntara sudah tersedia. “ Idealnya paling tidak dua pekan setelah tsunami Huntara sudah tersedia. Sehingga pengungsi tidak berlarut-larut tinggal di pengungsian, maslahat lahan ini yang memang belum terpecahkan,” sebut dia. Dosen STIE Muhammadiyah Kalianda ini mengatakan, ada opsi-opsi yang mesti diambil oleh Pemkab Lamsel terkait responsif pasca bencana. Karena hal yang paling urgen setelah menyelamatkan nyawa adalah memberikan kenyamanan serta rasa aman kepada korban bencana. “ Kalau ada opsi seperti dana taktis untuk mengcover Huntara bisa dipergunakan. Karena ini sifatnya mendesak, pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan tatkala hunian belum ada,” tandasnya. (ver)

Sumber: