Mentah di Daerah, Warga Tanjungsari Lapor Jokowi!

KALIANDA – Warga Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar berencana melapor ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk memperjuangkan hak kepemilikan tanah mereka yang kini telah dibangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kemarin, empat dari 180 Kepala Keluarga (KK) pemilik 256 bidang tanah yang belum menerima ganti rugi JTTS pulang dengan tangan kosong dari Kantor Wilayah (Kantah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan. Pertanyaan validasi atas diterbitkannya sertifikat dengan nama-nama fiktif baru bisa dijawab Kantah BPN Lamsel dalam dua hari kedepan antara Rabu – Kamis mendatang. Marikun (45) satu dari perwakilan warga Desa Tanjungsari mengatakan warga sudah lelah dengan semua ini. Sebab dua tahun berjuang demi mempertahankan hak. Tak kunjung membuahkan hasil. “ Kami ini sejujurnya sudah sangat capek, kesana kemari diputar-putar oleh aturan serta birokrasi yang njlimet. Dari keterangan yang dipaparkan BPN Lamsel pun cenderung mendorong ke pengadilan sementara kami tidak akan pernah mau ke pengadilan karena warga tak punya biaya dan barang tentu kalah dalam peradilan,” kata Marikun kepada Radar Lamsel, di Kantah BPN Lamsel, Senin (28/1). Pria bertopi berambut kusut ini tak habis pikir. Pasalnya Pemerintah Daerah sekalipun seperti tak membantu mereka memperjuangkan haknya. “ Kalau dimediasi seperti yang di Desa Tanjungratu Kecamatan Katibung, kami mau saja, tapi sepertinya Pemkab memang tidak mau tahu persoalan kami ini. Buktinya sampai sekarang ya kami berjuang sendirian,” ujarnya. Hal senada dikatakan Maryanto (37), tanah dua kapling miliknya terus diperjuangkan. Bahkan mereka sudah mewacanakan melaporkan kasus ini ke Jokowi dengan melaporkan kasus ini ke staff kepresdinenan RI di Jakarta. “ Kalau memang jawaban dari BPN sudah keluar, kami berencana mengadu ke Jakarta saja. Sudah dua tahun kasus ini ya begini-begini saja. Hanya diputar-putar oleh birokrasi, padahal kami bayar pajak tanah setiap tahun dan mengantongi sporadik,” terangnya. Juru bicara warga Tanjungsari Suroyo membenarkan wacana melapor ke Jokowi itu. Menurutnya jalan tersebut adalah alternatif yang paling realistis. “ Kata BPN jawaban atas pertanyaan kami akan keluar dalam dua hari, untuk itu kami akan mengumpulkan uang untuk berangkat ke Jakarta. Entah dari mana uang tersebut, apakah sumbangan atau dari manapun yang jelas kami tidak akan berhenti sampai disini,” ujar Suroyo. Sementara staff Kantah BPN Rahmat Kurniawan menjanjikan jawaban untuk warga Tanjungsari perihal dasar penerbitan sertifikat pengklaim tanah mereka akan ada pada Rabu atau Kamis mendatang. “ Pokoknya minggu ini jawaban sudah ada, paling cepat dua hari sudah ada jawaban. Teknisnya, jawaban untuk warga akan dikirim BPN via pos. Jadi warga tak perlu datang mengambil jawaban ke BPN,” ujar Rahmat Kurniawan yang mewanti warga Tanjungsari agar tidak menginap di Musholla BPN Lamsel. (ver)

Sumber: