Fredy: Bukan Tidak Mengindahkan Perintah Pak Jokowi

Huntara Dibuat Atas Rasa Kemanusiaan, Huntap Tetap Dibangun

KALIANDA - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan akan membangun hunian tetap (huntap) bagi para korban tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan.           Adapun pembangunan hunian sementara saat ini dilakukan sebagai langkah darurat agar para korban tsunami yang rumahnya hancur bisa menempati rumah sebelum hunian tetap terbangun.           Kepastian itu disampaikan secara tegas Sekkab Lampung Selatan Ir. Freddy Sukirman kepada Radar Lamsel diruang kerjanya, Selasa (29/1). Ia juga mengatakan pembangunan huntara dilakukan pemerintah sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan pemerintah kepada para korban.           Bahkan Fredy menuturkan, tidak ada polemik ataupun persoalan yang muncul dalam rencana pembangunan hunian untuk para korban Tsunami di Lampung Selatan, meski terdapat perbedaan data kerusakan antara yang diajukan oleh Pemkab Lamsel ke pemerintah pusat dengan yang tercatat di Kementerian PUPR.           Ia menjelaskan, data kerusakan yang diajukan oleh pemkab ke pemerintah pusat, itu adalah data riil yakni sebanyak 537 rumah yang rusak berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan tim dilapangan selama kurang lebih satu minggu pendataan.           Sedangkan, data yang dimiliki oleh kementerian PUPR yakni sebanyak 491 rumah, itu adalah data sementara yang diterima pada saat kujungan Presiden RI Pak Jokowi ke Desa Way Muli.           \"Waktu pak Jokowi datang meninjau ke Desa Way Muli, itukan pendataan belum selesai dan masih dilakukan oleh tim. Artinya, data yang diterima oleh Kementerian PUPR itu masih data sementara. Karena memang pendataannya saat itu masih berlangsung,\" terangnya.           Diungkapkannya, ketidaksamaan data tersebut tidak menjadi kendala bagi pemkab untuk tetap membangun tempat tinggal para korban tsunami. Karena menurutnya, Pemkab Lamsel melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Lamsel sudah melayangkan surat penegasan terkait data riil jumlah kerusakan rumah akibat tsunami di Lampung Selatan.           \"Sudah kami ajukan surat ke pusat. Ya kalau pusat tetap merealisasikan pembangunan hunian untuk korban tsunami hanya sesuai dengan data yang mereka punya, itu tidak masalah. Pemkab Lamsel tetap akan berupaya untuk membangun tempat tinggal korban tsunami, sesuai data yang ada,\" ungkapnya.           Dikatakannya, terkait hunian sementara (huntara) yang dibangun oleh pemkab, itu bukan berarti pemkab tidak mengindahkan perintah pusat yang menginginkan dibangunnya hunian tetap. Huntara yang dibangun itu memang sengaja disiapkan oleh pemkab dengan tidak menganggu anggaran milik Kementerian PUPR. Ia menerangkan, huntara yang telah tersedia saat ini atau yang tengah dibangun, itu merupakan hasil koordinasi antara pemkab Lamsel dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat.           \"Mengapa dibangun huntara, karena ini sifatnya kemanusiaan. Kasihan para korban yang rumah-rumahnya sudah hancur, mau tinggal dimana mereka. Huntara itukan sifatnya sementara, sambil menunggu proses untuk pembangunan hunian tetap. Karena untuk membangun hunian tetap itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Artinya, meski pemkab sudah membangun huntara, proses pembangunan huntap itu tetap berjalan. Dan huntara yang dibangun oleh pemkab pun itu bukan bersifat permanen yang dibongkar langsung rusak. Tetapi huntara yang dibuat adalah huntara yang bisa dibongkar pasang, yang sewaktu-waktu masih bisa dimanfaatkan,\" kata Fredy Sukirman.           \"Jadi kembali saya menyampaikan, bahwa tidak ada polemik ataupun persoalan terkait dengan pembangunan hunian untuk para korban tsunami di Lampung Selatan. Semuanya sudah dibahasa oleh tim pemkab Lamsel bersama pihak-pihak terkait. Artinya, pembangunan hunian tetap untuk para korban tsunami dikabupaten ini tetap akan dilaksanakan sesuai rencana. Semuanya sudah clear, hanya tinggal menunggu waktu pelaksanannya saja, karena saat ini tim masih melakukan upaya untuk pembelian lahannya,\" pungkasnya. (iwn)

Sumber: