Usai Musrenbang, DKP Jemput Kepastian

Usulan Alat Tangkap untuk Nelayan Korban Tsunami

KALIANDA – Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Lampung Selatan belum dapat kepastian dari Kementerian Kelautan perihal pengadaan bantuan alat tangkap untuk nelayan korban tsunami. Rencananya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menaungi kemaslahatan perikanan dan kelautan itu bakal menjemput kepastian ke pusat usai gelaran Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Kepala DKP Lamsel Meizar Melanesia mengakui hingga kini belum ada informasi lanjutan dari Kementerian Kelautan perihal usulan bantuan yang diajukan yakni sebanyak 628 kapal dibawan 5 Gross Tonnage (GT). “Belum ada kepastian informasi, kapan waktu program bantuan yang kami usulkan itu bisa turun. Pengajuan usulan itu sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan, ” kata dia kepada Radar Lamsel di Negeri Baru Resort Kalianda, Rabu (6/2). Tak hanya kapal dibawah 5 GT saja, pengajuan usulan yang juga menyimak saran dari Presiden Joko Widodo usai berkunjung ke Lamsel itu juga satu paket dengan alat tangkap penunjang aktivitas nelayan. “Proposal bantuannya sudah kami sampaikan. Sesuai dengan permintaan Presiden Jokow Widodo saat berkunjung ke Lamsel beberapa waktu lalu meninjau korban tsunami selat Sunda,” ujar Meizar. Masih kata Meizar, usai kegiatan Musrenbang pihaknya akan berangkat ke Kementerian Kelautan untuk menanyakan proposal usulan bantuan yang telah diajukan oleh DKP. “Rencananya seusai kegiatan Musrenbang, kami akan ke Kementerian untuk menanyakan hal itu. Karena para nelayan di pesisir yang terkena dampak tsunami tentu menantikan adanya bantuan alat tangkap untuk dapat memulai usaha mereka sebagai nelayan,” imbuhnya. Disisi lain, nelayan korban tsunami beharap untuk dapat kembali melaut dengan pemasukan yang stabil. Dengan begitu traumatik tsunami yang membekas dibenak mereka sejenak terlupakan beraktivitas. “ Mudah-mudahan pemerintah dapat segera mewujudkan rencana program bantuan untuk perahu dan alat tangkap nelayan yang hancur dihantam gelombang tsunami. Semakin cepat program turun akan sangat membantu,” ujar Solehan (43) nelayan asal Kelurahan Kalianda yang terdampak tsunami. Diketahui usulan bantuan tersebut bakal menyasar lima kecamatan yakni Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Katibung, Sidomulyo dan Bakauheni. Disamping menunggu kepastian bantuan, tak sedikit nelayan yang mulai memutar otak untuk menggeluti profesi baru. “ Ya, melaut juga kapal hancur. Sementara kebutuhan sehari-hari juga harus terpenuhi, mau nggak mau harus cari profesi sampingan. Kalau saya berjualan untuk sementara ini di sekitaran GWH,” kata Rojali (38) yang kehilangan kapal berukuran 7 GT akibat tersapu tsunami. (ver)

Sumber: