Tim Pemantau Jembatan Patriot Masih Bayangan

Tim Pemantau Jembatan Patriot Masih Bayangan

KALIANDA – Hasil hearing Komisi C DPRD Lamsel yang mendesak adanya pembentukan tim pemantau pembangunan jembatan patriot masih sebatas bayangan. Sebab faktanya, baik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ataupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamsel belum menjurus kearah pembentukan tim yang dimaksud oleh Ketua Komisi C Sunyata. Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Lamsel Thamrin mengaku pihaknya hanya siap apabila diminta mengawasi dari segi pelaksanaan teknis. “ Kalau opsi pembentukan tim pengawas itu belum kearah sana. Sebab hearing yang kami laksanakan kemarin baru sebatas penjabaran rancangan perencanaan jembatan,” kata Thamrin kepada Radar Lamsel, Rabu (6/2). Meski begitu, mantan sekretaris KPU Lamsel ini menegaskan, Dinas PUPR menyatakan kesiapannya apabila diminta melakukan pengawasan dari segi perencanaan. Sebab kata Thamrin, kapasitas DPUPR hanya sebatas itu saja dikarenakan sumber pendanaan bukan berasal dari Anggaran Pembangunan dan belanja Daerah (APBD). “ Kami tidak tahu menahu soal ketersediaan material dan sebagainya, karena kewenangan kami terbatas dalam pembangunan ini. Lain halnya apabila sumber pendanaan bukan dari CSR,” sebut dia. Dari sisi penyelesaian pembangunan, pejabat yang definitif sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Lamsel ini menerangkan apabila cuaca mendukung serta Corporate Social Responsibility (CSR) juga mendukung serta ditunjang dengan teknologi yang ada saat ini. Maka dalam waktu tiga pembangunan itu bisa selesai. “ Dari sudut pandang DPUPR dengan pertimbangan teknologi yang ada serta didukung pendaan dan cuaca yang cukup, jembatan itu bisa terselesaikan,” terangnya. Terpisah, Kepala Bappada Lamsel Wahidin Amin menjelaskan, kapasitas Bappeda lebih condong kepada ranah CSR. Kendati demikian dalam hal ini sudah ada paguyuban atau tim yang mengurus perihal CSR untuk jembatan tersebut. “ Jadi kalau bicara kapasitas Bappeda memang condong ke penyaluran CSR nya, namun dalam hal ini sudah ada tim yang menangani. Sebab jembatan itu sejatinya juga masuk ke aset daerah,” singkatnya. Sebelumnya, DPRD Lampung Selatan mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membentuk tim pemantau pembangunan jembatan patriot. Desakan itu muncul usai Komisi C DPRD Lamsel melaksanakan hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lamsel, Senin (4/1). Ketua Komisi C DPRD Lamsel, Sunyata menegaskan tim tersebut nantinya bertanggungjawab menjabarkan sejauh apa progres pembangunan jembatan menuju pasar inpres Kalianda itu. “ Dinas PUPR juga tak dapat berbuat banyak karena mereka hanya berkontribusi terhadap pengadaan konsultan jembatan. Sebatas itu saja, untuk itu kami simpulkan Pemkab mesti segera membentuk tim pemantau,” kata Sunyata kepada Radar Lamsel usai hearing di Gedung DPRD Lamsel. (ver)

Sumber: