DPMD tak Temukan Problem DD 2017

Kades Dituding Selewengkan DD, Camat Merbaumataram Silent

KALIANDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Selatan buka suara perihal dugaan penyelewengan Dana Desa 2017, oleh Kepala Desa Lebung Sari Kecamatan Merbau Mataram, Agung Widodo. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PMD Lamsel, Burhanuddin mengatakan bila bicara monitoring dan evaluasi (Monev) DD 2017 tidak ada masalah. Kendati begitu dugaan ini bisa diteruskan ke Inspektorat Lamsel perihal tindak lanjutnya. “ Itu kan DD 2017, monev nya sudah kami tuntaskan dan baik-baik saja. Realisasinya diperiksa sewaktu saya belum menjabat Plt. Kepala Dinas PMD,” kata Burhanuddin kepada Radar Lamsel, Selasa (12/2). Mantan Kepala Dinas Pendidikan Lamsel ini menerangkan, kalaupun ada laporan dari masyarakat soal dugaan penyelewengan maka penindakannya adalah ranah Inspektorat. Namun secara adminsitratif  masalah tersebut tak ditemukan saat monev. “ Kami merunut hasil pemeriksaan dan pemantauan yang dilakukan oleh jajaran DPMD Lamsel dua tahun silam. Terlepas dugaan itu benar atau tidak. Baiknya dilaporkan kembali ke instansi terkait untuk penindakannya,” tegas Burhan sapaan karib Burhanuddin. Terpisah, Camat Merbau Mataram Yusmiati kedap suara perihal dugaan yang menyeret Kades binaannya itu. Sempat menjelaskan ketidak sigapannya merspon panggilan telepon lantaran handhpone nya sempat terselip. Orang nomor satu di Merbau Mataram itu masih belum memberikan statement apapun sejauh ini. Sebelumnya, Diduga melakukan penyimpangan Dana Desa (DD) tahun 2017, Kepala Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram Agung Widodo dilurug massa. Massa yang dimotori Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) itu mengklaim ada banyak penyimpangan DD 2017 yang terungkap di 2019. “ Ada banyak kegiatan fiktif yang tidak direalisasikan. Mulai dari santunan jompo, kegiatan karang taruna, kegiatan senam PKK Desa hingga peningkatan sanggar seni. Tidak direalisasikan,” kata Kasmin Eko korlap aksi di depan kantor Desa Lebung Sari, Senin (11/2). Ketua Apdesi Kecamatan Merbau Mataram Pudin mengatakan, massa yang melakukan protes itu sejatinya tak sependapat perihal penyerapan Dana Desa. Berangkat dari penyerapan yang dianggap tak maksimal itulah massa ngelurug kantor desa setempat. “ Dari sudut pandang Apdesi memang penyerapan itu tidak bisa diputuskan sepihak. Sebab ada OPD yang bisa memberikan penilaiannya. Terlepas dari itu dilakukan Kades atau bukan,” kata Pudin. (ver)

Sumber: