Faktur Lunas Pajak Syarat Pencairan Anggaran Desa

KALIANDA – Pernyataan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar terkait kurang optimalnya pembayaran pajak pemerintah desa (pemdes) dalam pengelolaan Dana Desa (DD) ditampik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan. Sebab, jika desa menunggak pajak penghasilan (PPh) dalam kegiatan anggaran desa maka akan menjadi temuan dan berimbas pada pencairan anggaran periode berikutnya.           Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa DPMD Lamsel M. Iqbal Fuadin, dalam pasal 31 Permendagri nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dalam pengelolaan anggaran desa. Setelah itu, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.           “Dalam setiap anggran kegiatan, bendahara desa yang langsung melakukan pemotongan atas pajak. Mereka (bendahara’red) yang langsung menyetorkan dan faktur pajak sebagai bukti yang dilampirkan dalam pengajuan anggaran di tahap berikutnya,” ungkap Ikbal saat dimintai keterangan terkait persoalan tersebut, Kamis (1/8) kemarin.           Dia menegaskan, jika terbukti ada desa yang belum melampirkan faktur pajak maka akan menjadi temuan oleh Inspektorat. Sehingga, akan dilakukan peninjauan ulang untuk pencairan periode berikutnya.           “Secara logika jika bisa mencairkan ke tahap berikutnya tidak ada masalah terkait pajak. Karena, jika belum melampirkan faktur pajak tanda pembayaran pajak ke penyelenggara negara tidak bisa dicairkan,” tutupnya.           Terpisah, Kepala BPKAD Lamsel Dra. Intji Indriati menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan urusan pembayaran pajak dalang pencairan DD. Sebab, dalam aturan undang-undang bendahara desa secara langsung yang memotong anggaran untuk kepentingan pembayaran pajak.           “Tugas kami mencairkan anggaran sesuai ketentuan dalam pengajuan yang dilakukan oleh desa melalui DPMD. Urusan pajak langsung dikelola desa,” pungkas Intji.           Pernah diberitakan sebelumnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar menyoroti kurang optimalnya pembayaran pajak oleh Pemerintah Desa (Pemdes) pasca menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Di Kecamatan Tanjungbintang, misalnya. KPP Natar menyebut hampir separuh dari 16 desa dikabarkan belum menuntaskan kewajiban pajak penggunaan DD – ADD. Itu diungkap Account Representatif KPP Pratama Natar Aswin Bintara saat mensosialisasikan pentingnya membayar pajak bagi Pemdes pasca menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). \"Masih ada yang belum optimal dalam pembayaran pajak bahkan jumlahnya cukup besar,\" ujarnya kepada Radar Lamsel di kantor Camat Tanjung Bintang, Selasa (30/7) lalu. (idh)

Sumber: