Pesawaran Kembali Raih Predikat WTP

GEDONGTATAAN - Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Lampung kembali menyerahkan piagam penghargaan atas Laporan Keuangan tahun 2018 dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Menteri Keuangan (Menkeu) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran. Penyerahan tersebut merupakan predikat ke tiga kalinya yang diraih secara berturut-turut. Kepala Kantor Wilayah DJPb Lampung, Sofandi Arifin mengatakan, bahwa Pesawaran merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota dan provinsi di Lampung yang menerima sertifikat tahun ini. Dimana dengan telah diserahkanya sertifikat tersebut diharapkan kepada penerima agar dapat lebih meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

 

 \"Karena nanti kalau dapat lima kali berturut-turut akan mendapatkan piagam penghargaan dari presiden,\" ujar Sofandi usai menghadiri acara menyerahkan sertifikat yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Pesawaran, Selasa (17/12). Sedangkan untuk indikator penilaian peraihan sertifikat tersebut, lanjut Sofandi, karena dinilai tertib dalam administrasi mulai dari pengelolaan, laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

 

 \"Tapi meskipun demikian, kemungkinan akan terjadinya fout (kesalahan dalam laporan keuangan) bisa saja terjadi. Namun ada atau tidaknya WTP tidak sampai sana, itu hal yang berbeda,\" singkatnya. Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyampaikan bahwa peraihan piagam tersebut merupakan salah satu indikator untuk mendapatkan Dana Intensif Daerah (DID) dari pemerintah pusat yang telah didapatkan sejak 2017. \"Dan alhamdulillah pada tahun 2019 ini kita kembali mendapatkanya dari pemerintah pusat sekitar 50 milyar dan secara tiga tahun berturut-turut naik hingga sekitar 200 persen,\" ucapnya. Sedangkan untuk pemanfaatan DID tersebut, lanjutnya, sesuai dengan arahan dari DJPb akan digunakan pada beberapa indikator mulai dari pelayanan kesehatan, standar pendidikan dan percepatan pembangunan infrastruktur.

 

 \"Yang pasti saya intruksikan kepada jajaran untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan publik dan garis koordinasi lintas sektor,\" tandasnya. (Rus)