Bawaslu Bersama Stakeholder Komitmen Wujudkan Kredibilitas Pilkada Pesawaran

GEDONGTATAAN - Sebagai upaya untuk mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 2020 yang Luber, Jurdil, Bersih, Transparan, Partisipatif dan Berkualitas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung dan Pesawaran bersama stakeholder terkait menandatangani komitemen bersama. Menurut Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P Panggar, dalam komitmen yang di tandatangani tersebut yakni akan mendukung jajaran Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mewujudkan netralitas ASN menjelang, pada saat dan pasca pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, serta kelancaran realisasi dana hibah Pilkada sesuai jadwal tahapan, dan optimalisasi kinerja ASN yang ditugaskan pada Sekretariat pengawas Pemilu secara mandiri dan berintegritas. Selain itu, dikatakanya seluruh stakeholder terkait sepakat menolak tindak politik uang dalam segala bentuknya, serta mendukung sepenuhnya jajaran pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan kredibilitas Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 yang bersih, transparan dan berkualitas dan bersepakat untuk menolak dalam bentuk apapun segala perilaku atau perbuatan yang mengarah kepada terjadinya praktik imbalan (mahar politik) dalam proses pencalonan Bupati/Wakil Bupati. \"Juga mendesak jajaran penyelenggara Pemilu, untuk senantiasa mengedepankan kepastian hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat, dalam rangka terwujudnya Pilkada Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 yang LUBER, Jurdil, transparan, bersih dan berkualitas dan bersepakat untuk mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang bersih dari Alat Peraga Kampanye (APK) di luar zona serta menegaskan kepada Pol PP dan pihak terkait untuk menindak tegas,\" ujar Iskardo pada pekan lalu. Ditambahkan Ketua Bawaslu Pesawaran, Ryan Arnando bahwa pengawasan terhadap jalannya pesta demokrasi tersebut bukan hanya menjadi tangggung jawab pihak penyelenggara, namun juga merupakan tanggung jawab semua pihak mulai dari tokoh masyarakat, agama, pemerintah, ormas dan organisasi lainnya.

\"Apalagi jumlah personil kami dilapangan sangat terbatas untuk mengawasi semua kegiatan politik. Jadi peran stakeholder ini sangat dibutuhkan untuk terciptanya Pemilu yang Luber, Jurdil, Bersih, Transparan, Partisipatif dan Berkualitas,\" terangnya. Disamping itu, ia juga meminta kepada seluruh stekholder dan masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan ke Bawaslu jika terjadi dugaan pelanggaran saat pelaksanan Pemilu nanti.

 \"Sebab pada Pemilu sebelumnya kami telah menangani 11 pelanggaran dan 10 diantaranya merupakan temuan langsung Bawaslu. Hal ini dapat ini disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat masih minim, dan tentunya kedepan kami harapkan dapat lebih maksimal lagi,\" tandasnya. (Esn)