Sindiran Kesekian untuk Pemprov

Komisi IV DPRD Lampung: Tahun Ini Pemeliharaan

RAJABASA - Kerusakan jalan di Kecamatan Rajabasa mendapat perhatian dari Forkopimcam Rajabasa. Rombongan orang nomor satu di kecamatan ini menimbun jalan berlubang di jalan provinsi ruas Desa Banding-Desa Rajabasa, kecamatan setempat, Rabu (5/2/2020). Aliansi Masyarakat Rajabasa sekitar juga ikut membantu proses penimbunan itu. Kerusakan jakan di titik ini memang sangat parah. Banyak badan jalan yang berlubang. Saat turun hujan, jalan ini berubah bak kolam karena terisi air. Masalah kerusakan jalan di titik ini sudah menjadi problem selama bertahun-tahun. Karenanya, penimbunan menggunakan material campuran batu dan pasir ini akan sedikit menambah kelancaran mobilitas kendaraan. Sementara gotong yang jebol ditambal menggunakan papan. Cara ini dilakukan agar kendaraan, khususnya sepeda motor tidak terperosok ke lubang yang ada di gorong-gorong itu. Camat Rajabasa, Sabtudin, S. Sos mengapresiasi langkah Forkopimcam dan masyarakat Rajabasa yang telah berjuang menimbun jalan itu. Sabtudin berharap penimbunan ini bisa menyentuh hati Pemerintah Provinsi Lampung agar memperbaiki jalan tersebut di tahun anggaran ini. “Mudah-mudahan dengan dilakukannya kegiatan ini Pemprov Lampung melalui dinas terkait akan memberikan perhatian terhadap keluh kesah warga Rajabasa,” ujarnya. Ketua Aliansi Masyarakat Rajabasa, Juhariansyah, secara terang-terangan menyindir pemerintah. Menurutnya, penimbunan jalan ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang selalu mengutarakan janji - janji perbaikan. Tapi faktanya hingga sekarang belum juga diperbaiki. “Sebetulnya ini adalah adalah salah satu bentuk rasa kekecewaan masyarakat yang sudah terlalu sering dijanji-janjikan. Namun pada kenyataannya belum juga,” katanya. Pihaknya mengaku, telah mendengar informasi perbaikan ruas jalan tersebut pada tahun ini. Namun, mereka tidak ingin terlalu banyak berharap kepada pemerintah. “Kalau memang perbaikannya dilakukan tahun ini syukur Alhamdullillah. Kita juga bingung kenapa perbaikan tahun lalu hanya setengah-setengah. Akhirnya, dua wilayah ini tak tersentuh perbaikan sama-sekali. Mudah-mudahan benar janji Pemprov Lampung akan memperbaikinya tahun ini,” imbuhnya. Lebih lanjut dia mengatakan, alokasi anggaran yang digunakan untuk memperbaiki jalan bolong itu diperoleh dari sumbangan masyarakat Rajabasa. Ditambah lagi, dengan swadaya para Kepala Desa serta pengusaha hetcri dan salah satu perusahaan pakan udang yang ada di wilayah tersebut. “Anggaran yang terkumpul kalau dibulatkan mencapai Rp10 jutaan. Termasuk sumbangan dari LKM Mandira Rajabasa. Uangnya langsung kami belikan cor beton dan sabes untuk memadatkan tambalannya,” tukasnya. Ketua APDESI Rajabasa, Khoiruddin Karya, mengatakan penimbunan jalan di ruas itu hanya dilakukan secukupnya. Sejatinya, mereka ingin melakukan penimbunan secara menyeluruh, namun niatan itu tak bisa terealisasi karena terbentur masalah anggaran dari hasil swadaya dan sumbangan para donatur. “Kegiatan ini murni bentuk kepedulian kami  masyarakat Rajabasa, yang sudah cukup lama menunggu untuk dilakukannya perbaikan. Kami berharap atas apa yang di lakukan saat ini menjadi perhatian pemerintah,” katanya. Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Nurul Ikhwan, mengatakan bahwa harapan masyarakat Rajabasa memiliki jalan yang bagus bakal terealisasi tahun ini. Pria yang akrab disapa Ikhwan ini mengatakan bahwa pihaknya sudah mengusulkan pemeliharaan jalan sepanjang 30 kilometer di ruas Kalianda-Kunjir-Gayam. “30 kilometer masuknya ke pemeliharaan, artinya menutup lubang dahulu. Kalau melihat dari pengajuan ruas Kalianda-Kunjir-Gayam, artinya sepanjang itu semua lubang harus ditutup,” katanya. Disinggung mengenai perbaikan total di ruas Kalianda-Kunjir-Gayam, Ketua Repdem Lamsel ini mengatakan sedang mencari formulanya. Pada hearing beberapa waktu lalu, lanjut Ikhwan, Komisi IV DPRD Lampung mendesak Dinas Bina Marga untuk mengajak semua komponen konsen terhadap jalan-jalan yang bisa mendukung pariwisata. “Termasuk membuat jalan lingkar pesisir, tapi sepertinya kebijakan belum ketemu. Termasuk mensosialisasi soal GSB (Garis Sepadan Bangunan) jalan provinsi. Kalau hanya diperbaiki tanpa dilebarkan, tidak ada daya ungkit untuk ekonomi masyarakat,” katanya. (rnd)

Sumber: