Terjerembab Preseden Buruk

KALIANDA – Pelanggaran administrasi oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan menyebabkan KPU sebagai penyelenggara Pemilu terjerembab dalam preseden buruk. Pelbagai kalangan angkat bicara tentang kinerja penyelenggara Pilkada 2020 mendatang itu. Sebab, di awal-awal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung Selatan mendapati temuan dalam proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Bakal Calon Bupati Lampung Selatan Hipni menanggapi, perekrutan harus sesuai dengan aturan yang menjadi dasar rekrutmen PPK, karena diharapkan menghasilkan PPK yang berintegritas sebagai penyelenggara Pilkada. “ Ketika tidak sesuai aturan yang menjadi acuan maka hasilnya diragukan, kalau sudah demikian perlu ditinjau ulang kesalahannya dimana? Kalau ada unsur kesengajaan kita semua wajib mengevaluasi sampai ke penolakan,” kata Hipni melalui whatsapp, Kamis (6/2). Politisi asal Kecamatan Palas ini berharap peran Bawaslu untuk mendalami persoalan tersebut, sebab Hipni khawatir hal ini dapat memicu konflik jelang Pilkada yang semakin dekat. “ Minta kepada Bawaslu untuk mendalami masalah ini dan jangan sampai menimbulkan konflik berkepanjangan karena Pilkada makin dekat,” tulisnya. Berbeda dengan Hipni, Ketua PCNU Lampung Selatan H. Nur Mahfud tak habis pikir soal polemik ini. Sebab di pusat, provinsi bahkan kini di kabupaten Lampung Selatan juga bermasalah. “ Ya kerja sesuai aturan sajalah. Masa’ baru mulai sudah ada temuan, mereka kan dibiayai pakai uang rakyat, rakyatnya itu ya banyak juga warga NU, kalau memang salah ya akui salah dan minta maaf kepada masyarakat Lampung Selatan agar tak ada preseden buruk yang berkepanjangan,” kata dia. Pentolan NU Lamsel ini berharap proses tersebut tidak cedera gara-gara kasus ini. Ia khawatir kualitas Pilkada Lamsel terpengaruh atas kesalahan-kesalahan semacam ini. “ Lha ini kan demi melahirkan pemimpin kita, pemimpin Lampung Selatan dimasa depan. Masa iya pemimpin kita lahir dari proses yang seperti ini, kerjalah dengan sesuai aturan kalau mau dapat pemimpin yang diharapkan banyak orang,” tegasnya. Pada bagian lain, mantan aktivis politik sekaligus mantan caleg Rudi Suhaimi mengaku sudah tidak percaya lagi dengan penyelenggara pemilu. Ia lebih percaya kepada sistem Panitia Pemilihan Daerah (PPD). Dua kali nyaleg membuat dirinya tak lagi percaya terhadap penyelenggara pemilu karena itu ia beralasan PPD kendatipun tidak kondusif tetapi diyakininya lebih murni. “ Kalau misalnya begini terus, kita nggak bisa menghasilkan produk yang bagus, kalau PPD memang dia nggak kondusif tapi dia murni, masing-masing memperjuangkan partai dia, saling ngotot. Lebih terwakili, Golkar memperjuangkan Golkar yang lain begitu begitu. Kalau ini kan kepentingannya, mana yang kuat,” kata Rudi Suhaimi. (ver)

Sumber: