Tatap New Normal Awas Abnormal

KALIANDA – Kabupaten Lampung Selatan masih menerapkan metode Work From Home (WFH) hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kabupaten ini baru akan menerapkan metode \'New Normal\' ditengah pandemi covid-19. Sebagaimana diketahui, new normal adalah langkah percepatan penanganan Covid-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologis di wilayah terkait. Beberapa kalangan mulai dari eksekutif maupun legislatif serta TNI/Polri turut terlibat dalam perbincangan ihwal tatanan baru tersebut. Sebab belum banyak daerah di Provinsi Lampung yang menerapkan new normal. Problemnya ialah seberapa siap masyarakat Lampung Selatan dihadapkan dengan new normal tersebut? Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lamsel, Thamrin, S.Sos, MM menegaskan, saat ini pemkab masih menerapkan metode WFH bagi jajaran aparatur pemerintahan. Karena, penerapan metode new normal masih akan disosialisasikan lebih lanjut hingga ke tingkat kecamatan. \"Ya, kita masih menerapkan WFH dan belum semua ASN masuk kerja ke kantor. Masih menggunakan jadwal piket seperti kemarin. Tapi, mulai besok (hari ini\'red) akan kita mulai sosialisasi untuk metode new normal,\" ungkap Thamrin saat dikonfirmasi via telepon, Senin (1/6) kemarin. Dia menjelaskan, persiapan menuju new normal akan dilakukan melalui apel siaga yang melibatkan lintas sektoral. Mulai dari jajaran TNI, Polri, Pengadilan Negeri hingga Kejaksaan yang ada di kabupaten ini. \"Apel siap siaga menuju penerapan new normal akan kita gelar di lapangan Korpri Pemkab Lamsel besok (hari ini\'red). Kita libatkan seluruh jajaran termasuk TNI dan Polri. Dalam apel itu akan dijelaskan apa saja yang harus disiapkan daerah hingga tingkat kecamatan untuk bisa menerapkan new normal itu sendiri,\" terangnya. Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat terus diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Sebab, penyebaran virus covid-19 dinilai masih rentan menular diwilayah Lamsel. \"Kita harap social distancing dan physical distancing tetap diterapkan oleh masyarakat. Jangan lupa juga tetap menggunakan masker jika keluar rumah dalam keadaan darurat. Namun, kami minta tetap dirumah saja demi kesehatan keluarga,\" pungkasnya. Dandim 0421/LS, Letkol. Kav. Robinson O. Bessie mengatakan bahwa New Normal akan diterapkan supaya masyarakat kita hidup normal kembali. “ Tadinya kesehatan, lama-lama bisa ekonomi. Yang jelas, peran Kodim 0421/LS bersama Forkopimda akan menggelar mendisiplinan protokol di ruang-ruang publik. Karena keberhasilan ini tolok ukurnya kedisiplinan masyarakat,” ucap Dandim muda ini. Robinson mengibaratkan kalau disiplin, pasti bagus. Begitu juga sebaliknya, jika tidak, maka hasilnya tidak akan bagus. Maka TNI akan melaksanakan patroli, edukasi kepada masyarakat agar protokol kesehatan itu dijalankan dan tidak terlupakan. “Kami membutuhkan peran serta masyarakat. Harapan kami kepada pelaku usaha supaya sadar dengan wabah ini. Saya sudah inisiasi diterapkan semua di kecamatan, karena di lapangan seperti itu. Banyak masyarakat di pasar. Khusus di pasar kita akan panggil pengelolanya, bisa tertib atau tidak. Kalau kurang tenaga, kita siap bantu, kita gabungan. Jaga di sana beberapa hari di pasar” jelasnya. Pada bagian lain, Kapolres Lamsel, AKBP. Edi Purnomo, S.IK Bersama Gugus Tugas mengamini besok (hari ini) akan ada gelaran simulasi. Salah satu titik persiapan new normal diantaranya Bank Lampung. Diharapkan yang lain bisa mencontoh penerapan ini nanti. “Kita juga akan arahkan ke sektor lain, apakah masyarakat yang bandel akan dibuatkan peraturan bupati supaya lebih ketat. Bisa juga dikenakan sanksi. Itu harus kita atur bersama. Tapi kita harap masyarakat sudah sadar sebelum aturan dan sanksi itu berlaku,” urainya. Dari kubu parlemen Lampung Selatan, Radar menghubungi Ketua Komisi IV DPRD Lamsel Ahmad Muslim yang ketika di hubungi yang bersangkutan sedang terlibat video conference dengan kader Golkar se-Indonesia. Kendati begitu Muslim tetap memberikan pandangannya terkait kuda-kuda new normal di kabupaten berjuluk gerbang sumatera ini. “Kami mendukung adanya new normal. Sebab tidak baik juga berdiam diri di rumah saja tanpa kejelasan karena ada banyak sisi yang terpukul, salah satunya ketahanan pangan, ketahanan ekonomi maka perlulah dikaji yang namanya new normal tersebut,” ucap Muslim. Politisi Golkar Lamsel ini mewanti penerapan new normal tidak harus terburu-bura. Sebab Muslim berpandangan terburu-buru tidak baik dan terlalu meremehkan juga bukan hal yang patut. Maka jika benar-benar semua lini siap di seret pada tatanan new normal, tentu merupakan kabar baik. “ Tidak harus buru-buru yang penting terukur. Kaji dulu lini per lini, kalau sudah siap betul barulah kita masuk ke tatanan tersebut. Intinya kami mendukung sisi positif dari new normal itu namun kami juga mengingatkan akan sisi negatif jika new normal gagal dipahami publik kabupaten ini,” sebut dia. Masih di lingkaran Komisi IV DPRD Lamsel, salah satu anggotanya Andi Aprianto turut mengingatkan gerbong pemerintahan ini untuk tidak tergesa-gesa dalam menerapkan new normal, sebelum semua lini siap dengan tatanan baru tersebut. Sebab dari sudut pandang legislator kawakan ini, jika terburu-buru menerapkan new normal apalagi kalau konteksnya hanya politik tanpa ditopang dengan hasil kajian pakar mendalam bisa-bisa new normal meleset dan terjeremebab menjadi abnormal. “ Semua ingin menekan risiko tetapi jangan pula sampai tergesa-gesa menerapkan new normal sebelum semuanya siap. Sebab perlu kajian mendalam, keterlibatan pakar juga dibutuhkan dalam new normal, karena nantinya sarana umum seperti sekolah akan kembali dibukan, siapkah kita dengan fakta dilapangan?,” ujar Andi mengingatkan pentingnya kajian mendalam sebelum mengambil keputusan. Politisi PKS Lamsel ini menilai bahwa kebiasaan masyarakat mematuhi protokol kesehatan masih perlu ditertibkan. Belum lagi faktor pendukung seperti tenaga medis dan kesiapan Rumah Sakit rujukan itu sendiri jika kelak menerapkan new normal. “ Standardisasi APD paramedis kita juga perlu diperhatikan. Disamping ketersediaan ruangan rumah sakit rujukan juga mesti benar-benar siap. Dengan kata lain mengukur risiko terpahit apabila 10 persen saja dari jumlah penduduk mampu di tampung oleh RS, itu artinya semua lini telah siap,” jelasnya. Ditanya campur tangan legislatif terkait covid-19, Andi tak bicara banyak. Ia hanya menjelaskan undangan terkait refocusing anggaran covid-19 baru masuk dan akan dibahas dalam waktu dekat di kubu legislatif. (ver/idh/rnd)

Sumber: