Beban Moral vs Jalan Panjang BLT APBD

KALIANDA - Belum cairnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD menjadi beban tersendiri yang dipikul Kepala Desa se-Lampung Selatan. Dilema lantaran banyak warga mencecar tanya kepada mereka yang tak kuasa, tanpa mengetahui jalan panjang pencairan BLT APBD itu sendiri.   Sampai saat ini, Pemkab Lampung Selatan terus meyakinkan kesiapannya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBD 2020. Pemkab mengklaim pencairan, tinggal menunggu keluarnya Peraturan Bupati (Perbup) yang tengah diproses ke Bagian Biro Hukum Provinsi Lampung.   Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Covid-19 Lamsel, sekitar 5.900 Kepala Keluarga (KK) yang tercover menerima bantuan berupa uang tunai tersebut. Jumlah itu, sudah termasuk masyarakat yang tidak tercover dari BLT DD namun telah didata oleh aparatur desa yang gagal tervalidasi oleh Kemensos RI.   Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lampung Selatan, Dulkahar, A.P, M.Si menyebutkan, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam penyaluran bantuan yang bersumber dari anggaran daerah tersebut. Terlebih, Pemkab Lamsel sengaja menunggu validasi data desa masuk secara keseluruhan.   Tujuannya, kata Dulkahar, untuk memastikan seluruh warga yang masuk dalam pendataan aparatur desa bisa memperoleh bantuan terdampak covid-19. Terlebih, saat ini masih banyak desa yang belum menyalurkan BLT DD.   \"Kita bukan mengulur waktu. Semua ada mekanismenya. Justru ini fungsi nya BLT APBD, mengcover atau memfasilitasi warga yang terdata oleh desa tapi mental saat di validasi Kemensos. Makanya jumlah KPM BLT APBD mencapai 5.900 KK,\" kata Dulkahar via telepon, Selasa (9/6) kemarin.   Selain itu, banyak mekanisme yang harus dilalui untuk mencairkan anggaran daerah. Sebab, hal itu sudah jadi aturan wajib yang memiliki kekuatan hukum yang berlaku.   \"Prosesnya panjang untuk mencairkan uang daerah itu. Harus ada Perbup nya karena uang ini dipertanggungjawabkan. Sekarang perbup nya sudah diproses ke Biro Hukum Provinsi. Ketika disetujui kita bisa langsung salurkan. Kalau tidak benar mekanismenya bakal timbul masalah,\" imbuhnya.   Dia melanjutkan, pihaknya juga tengah melakukan evaluasi mekanisme penyaluran BLT APBD tersebut. Sebab, sampai saat ini penyaluran BLT DD via perbankan juga belum selesai.   \"Kita juga sambil evaluasi penyalurannya bagaimana baiknya. Kalau ternyata lewat Bank tidak bisa cepat, kita akan komunikasi via Pos. Tentunya, pihak Pos pasti ada biaya untuk setiap transaksi. Ini yang perlu kita lakukan pembahasan lagi dengan tim supaya tidak memotong besaran BLT itu sendiri. Sambil menunggu perbup terbit dari provinsi, kita akan evaluasi penyalurannya,\" lanjutnya.   Masih kata Dulkahar, jika tidak mengalami perubahan rencananya pencairan BLT APBD akan langsung dikucurkan untuk periode Bulan April dan Mei. \"Bahkan, BLT ini bakal dikucurkan selama 6 bulan. Yang tiga bulan tambahannya besarannya Rp300ribu per bulan. Bisa dihitung sendiri total APBD yang digunakan untuk BLT sebanyak 5.900 KK dikalikan Rp600 ribu di kalikan tiga. Ditambah lagi Rp300 ribu kali tiga bulan berikutnya untuk jumlah yang sama,\" pungkasnya.   Pada bagian lain, Sekretaris APDESI Lamsel Basori angkat bicara terkait keluhan mayoritas Kades di kabupaten ini soal belum cairnya BLT APBD. Basora menilai, Kades memiliki beban moral, ketika menghadapi banyakanya pertanyaan warga atau masyarakat terkait kejelasan BLT APBD tersebut.   “ Saya hanya mewakili saja, ini murni keluhan dari teman-teman Kepala Desa. Kami berharap Pemkab Lamsel dapat mempercepat proses penyaluran. Agar tidak menjadi polemik ditengah masyarakat,” singkat Kepala Desa Sidoreno itu menyarankan.   Harapan yang sama disuarakan oleh Kepala Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro Matius Sutrisno, ia mengatakan, dua minggu belakangan, banyak warganya yang berdatangan ke balai desa setempat, untuk mempertanyakan nasib 10 KPM yang telah diusulkan sebagai penerima BLT APBD kepada Pemkab Lamsel.   “ Kami berharap besar Pemkab Lamsel dapat mempercepat peyaluran bantuan BLT APBD ini. Sebab, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi 10 KPM yang merupakan warga tidak mampu,” pungkasnya.     Di sisi lain, sebanyak 3.091 kepala keluarga (KK) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dipastikan telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD). Angka tersebut masih tergolong kecil lantaran baru 36 Desa yang telah menyalurkan stimulan bagi warga terdampak covid-19.   Berdasarkan informasi dari DPMD Lampung Selatan, total keluarga penerima manfaat (KPM) BLT DD belum diketahui secara pasti. Sebab, masih ada sekitar 63 dari 256 desa di Lamsel yang belum menyampaikan jumlah KPM lantaran masih dalam proses validasi Kemensos.   \"Ya, baru 36 desa dengan jumlah KPM 3.091 KK yang sudah menerima BLT DD sebesar Rp600 ribu untuk tahap I periode Bulan April. Total anggarannya untuk kebutuhan itu mencapai Rp1,8 Miliar lebih,\" ungkap Kabid Pengelola Keuangan Desa dan Kelurahan M. Iqbal Fuad, Selasa (9/6) kemarin.   Sejauh ini, terang Iqbal, dari laporan 193 desa yang telah masuk tercatat sasaran KPM mencapai 21.411 KK. Jumlah tersebut masih bersifat sementara karena menunggu 63 desa sisanya yang belum menyampaikan laporan KPM BLT DD.   \"Sambil menunggu proses validasi Kemensos, kami juga terus mengingatkan aparatur desa yang belum menyampaikan proposal pencairan DD agar segera. Karena, BLT DD memang anggarannya dari DD itu sendiri,\" jelasnya.   Masih kata Iqbal, saat ini pihaknya tengah memproses pencairan DD bagi 31 desa yang telah menyampaikan proposal. \"Selain yang sudah melakukan pencairan masih ada sekitar 63 desa lagi kalau tidak salah yang belum mengirim proposal pengajuannya,\" pungkasnya. (idh/Cw2)

Sumber: