Lobi-lobi ’Ngirit’ Distribusi BLT APBD

KALIANDA – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Lampung Selatan, masih belum terealisasi. Mekanisme pembagian agar cepat dan efisien, menjadi alasan kenapa stimulan itu belum digelontorkan sampai dengan saat ini. Sekkab Lamsel, Thamrin, S.Sos., MM menyatakan, belum disalurkannya BLT APBD bagi warga terdampak covid-19 bukan karena ada kendala soal keuangan. Melainkan, pihaknya ingin memastikan bantuan uang tunai itu sampai kepada warga dengan cepat tanpa ada pemotongan atau utuh. “Semua sudah siap. Tadi, kami rapat untuk mekanisme penyalurannya supaya lebih cepat dan efisien. Karena, kita sudah coba komunikasi dengan pihak bank mereka tidak bisa cepat karena harus membuatkan rekening KPM. Lalu komunikasi dengan Pos juga sudah kami bangun, tetapi ada biaya atau potongan yang dikenakan dalam setiap transaksinya. Kami tidak ingin ada persoalan ketika yang sampai ditangan warga berkurang dari nilai yang dijanjikan oleh pemerintah,” ungkap Thamrin via telepon, Selasa (23/6) kemarin. Meski demikian, pemerintah mengaku telah mengantisipasi risiko soal biaya transaksi via Pos Indonesia. Namun, pihaknya masih melakukan lobi dan pendekatan agar pihak Pos bisa menurunkan biaya transaksi agar tidak membebani pemerintah. “Kita lakukan lobi dan penawaran agar nilai atau biaya transaksi tidak terlalu tinggi. Karena hal itu mengakibatkan pemborosan anggaran daerah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada titik temu dan segera kita salurkan,” terangnya tanpa menjelaskan biaya transaksi yang dimaksud. Dia berharap, masyarakat yang terdata dalam KPM BLT APBD sedikit bersabar lagi. Terlebih, pemkab bakal menyalurkan langsung bantuan itu langsung selama tiga bulan. “Sesuai dengan anjuran pusat BLT untuk tiga bulan kita cairkan sekali saja nanti. Setelah itu, kita proses untuk periode selanjutnya tiga bulan kedepan dengan nilai Rp300 perbulannya,” tutupnya. Para Kades berharap BLT APBD segera dicairkan. Mengingat 10 KK penerima BLT APBD tersebut sudah ditetapkan dan diumumkan ke publik, apalagi tujuan utama BLT APBD itu untuk meringankan benan terdampak covid-19. “ Sudah mau new normal tapi belum juga cair, kasian masyarakat. Kades juga pusing ditanya terus, begitu kami tanyakan ke Pemkab jawabannya belum jelas kapan bisa cair,” kata Kades Bumiasih Poniran, belum lama ini. Keterlambatan dalam penyaluran BLT-APBD menjadi salah satu topik yang didesak para wakil rakyat kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 Lamsel. Sebab, bantuan uang tunai itu sangat dinantikan masyarakat di tengah pandemi yang kian menyulitkan. \"Gugus Tugas dibentuk untuk mempercepat penanganan covid-19. Tapi kenapa yang saya lihat justru terbalik. BLT APBD saja sampai sekarang belum disalurkan. Masyarakat dari kemarin-kemarin sudah kesulitan. Percuma kalau kita salurkan bantuan saat semua mulai siap normal baru,\" ungkap Anggota DPRD Malik Ibrahim dalam RDP yang digelar di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Lamsel, awal Juni lalu. Dibagian lain, Kabid Pengelolaan Keuangan Desa dan Kelurahan DPMD Lamsel, M. Iqbal Fuad memastikan, sampai saat ini sudah 112 desa yang melaporkan telah menyalurkan BLT dari DD. Sementara beberapa lainya, tengah berproses pembuatan rekening via perbankan. “Kalau yang sudah cair DD tahap II ini ada 238 desa. Lalu, kita juga telah mengajukan untuk pencairan kepada 11 desa lainnya,” pungkasnya. (idh)

Sumber: