Penambahan BLT Rp300 ribu Tunggu Regulasi

PENENGAHAN - Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Selatan, M. Iqbal Fuad, mengatakan penambahan BLT sebesar Rp300 ribu selama 3 bulan masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Sebab, penambahan BLT yang dianggarkan melalui dana desa (DD) masih terbentur beberapa hal. Salah satunya mengenai anggaran dana desa yang masih tersisa atau sudah habis. Jika menilik rencana, penyaluran BLT selama 3 bulan itu kemungkinan besar bakal terealisasi. \"Insyaallah, Rp300 ribu per bulan. Kita lagi mau nyusun regulasinya,\" katanya saat dikonfirmasi Radar Lamsel, Minggu (5/7/2020). Iqbal mengamini jika ada bakal ada desa yang mengalami kendala untuk melanjutkan BLT tambahan. Pasalnya, tidak semua desa memiliki anggaran yang sama. Di sisi lain, sebelum pandemi Covid-19 melanda, sudah ada beberapa desa yang memakai anggaran untuk pembangunan. Misalnya dengan anggaran DD yang dimiliki desa tersisa sedikit, otomatis tidak akan bisa mengakomodir dana BLT selama 3 bulan itu. Iqbal juga tidak tau apakah desa yang tidak memiliki anggaran yang cukup bakal diberi keringanan atau tidak. Belum lagi dengan desa yang tidak setuju dengan penambahan BLT tersebut. Saat dikonfirmasi, Iqbal belum mau berbicara banyak mengenai hal-hal tersebut. Apakah wajib, atau ada pertimbangan lagi dalam regulasi yang bakal disusun. Menurut dia, semua kebijakan soal BLT DD merupakan kebijakan pemerintah pusat yang ditujukan untuk membantu masyarakat. \"Infonya memang seperti itu, dan itu kebijakan nasional. Ya untuk sekarang masih nunggu regulasi yang kita mau susun,\" katanya Diberitakan sebelumnya, progres pembangunan di desa terancam mandek. Penyebabnya, sebagian besar dana desa (SD) tahun 2020 ini dianggarkan ke program BLT. Apalagi muncul wacana bantuan stimulus itu bakal ditambah. Setelah menerima uang tunai sebesar Rp600 ribu selama 3 bulan. Penerima bakal mendapat BLT tambahan senilai Rp300 ribu selama 3 bulan lagi. Tapi ada persoalan yang dikhawatirkan bakal menjadi gejolak oleh para kepala desa (kades). Orang nomor satu di desa ini tak mempermasalahkan jika BLT ditambah. Tetapi kades meminta penerimanya diganti dengan yang lain atau bergiliran. Inisiatif ini diambil agar bantuan stimulan itu menyentuh warga desa yang terdampak Covid-19. Kepala Desa Gayam, Hendri, mengaku sepakat dengan pemerintah yang ingin menambah BLT selama 3 bulan. Hanya saja, Hendri meminta kebijakan pemerintah untuk mengubah data penerimanya. Hendri mengatakan jika data tersebut bisa diubah, maka dampaknya akan baik. Tidak bakal ada kecemburuan antara satu warga dengan warga yang lain. \"Setidaknya, walaupun nilainya tak sama, tetapi warga lain ikut merasakan bantuannya juga,\" katanya kepada Radar Lamsel, Rabu (1/6/2020). Ungkapan senada juga dikatakan Kepala Desa Penengahan, Shofiudin. Menurut dia, masih ada program pembangunan desa yang belum dilaksanakan. Terkait dengan pelaksanaannya, Shofiudin belum bisa memastikan. Jika dilihat dari rencana yang sudah dirancang, pembangunan bakal direalisasikan pada tahap 3 nanti. \"Ada sedikit lagi yang belum. Tahap 3 nanti kita mulai bangun, asalkan bantuan BLT Covid-19 ini tidak diperpanjang,\" katanya. (rnd)

Sumber: