Saling Lempar Urusan BLT APBD

KALIANDA – Pemkab Lampung Selatan seperti kurang serius dalam memproses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBD 2020. Pasalnya, sejauh ini belum ada kepastian waktu dalam pemberian stimulus bagi warga terdampak covid-19. Padahal, sebelumnya dikabarkan progres penyaluran BLT APBD tengah dalam tahap lobi-lobi kepada pihak rekanan untuk meminimalisir pembengkakan biaya akomodasi. Namun, sampai saat ini belum tampak adanya tanda-tanda akan mulai disalurkan. Ironisnya, Sekkab Lamsel Thamrin, S.Sos, MM terkesan acuh saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut. Dia justru melemparkan kepada Dinas Sosial, untuk mengkonfirmasi hal tersebut. “Kami belum ada laporan dari Dinsos. Bahkan belum ada pertemuan lagi. Coba tanya langsung kepada Kadissos Pak Dulkahar bagaimana prosesnya,” kata Thamrin diruang kerjanya, Senin (6/7) kemarin. Saat disinggung minimnya koordinasi jajaran pemerintahan dalam mengurus hal tersebut, Thamrin enggan memberikan komentarnya. Namun sayangnya, Kepala Dinas Sosial Lamsel, Dulkahar belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut mengenai hal ini. Dihubungi via pesan WhatsApp tidak memberikan jawaban. Begitu juga saat dihubungi via telepon, meskipun dalam kondisi ponselnya aktif. Begitu juga nada Juru Bicara Gugus Covid-19 Pemkab Lamsel Akar Wibowo yang mengaku belum tahu persoalan itu dan menyarankan Radar Lamsel untuk menunggu lantaran dirinya bakal berokoordinasi dahulu dengan Dinas Sosial Lamsel. “ Nanti saya koordinasikan dulu dengan Dinsos,” singkatnya. Pernah diberitakan sebelumnya, Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Lampung Selatan, masih belum terealisasi. Mekanisme pembagian agar cepat dan efisien, menjadi alasan kenapa stimulan itu belum digelontorkan sampai dengan saat ini. Sekkab Lamsel, Thamrin, S.Sos., MM menyatakan, belum disalurkannya BLT APBD bagi warga terdampak covid-19 bukan karena ada kendala soal keuangan. Melainkan, pihaknya ingin memastikan bantuan uang tunai itu sampai kepada warga dengan cepat tanpa ada pemotongan atau utuh. “Semua sudah siap. Tadi, kami rapat untuk mekanisme penyalurannya supaya lebih cepat dan efisien. Karena, kita sudah coba komunikasi dengan pihak bank mereka tidak bisa cepat karena harus membuatkan rekening KPM. Lalu komunikasi dengan Pos juga sudah kami bangun, tetapi ada biaya atau potongan yang dikenakan dalam setiap transaksinya. Kami tidak ingin ada persoalan ketika yang sampai ditangan warga berkurang dari nilai yang dijanjikan oleh pemerintah,” ungkap Thamrin via telepon, belum lama ini. (idh)

Sumber: