Pencairan BLT APBD Tunggu Kesiapan PT.Pos

KALIANDA – Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai  (BLT) bagi warga terdampak covid-19 yang bersumber dari APBD Lampung Selatan Tahun 2020 tinggal selangkah lagi. Namun Pemkab masih belum bisa memastikan kapan stimulus yang ditunggu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bakal cair. Dari keterangan Sekkab Lamsel, Thamrin, S.Sos, MM, saat ini jajarannya telah merampungkan administrasi surat keputusan (SK) sebagai dasar penyaluran BLT APBD bagi warga terdampak korona. Sebab, sudah diputuskan penyaluran bantuan uang tunai tersebut melalui PT. Pos Indonesia. “SK baru sebagai dasar penyaluran BLT ini sudah rampung kemarin. Jajaran kita dari Dinas Sosial juga sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak Kantor Pos. Sekarang tinggal menunggu kesiapan dari pihak kantor pos. Karena mereka masih sibuk memproses BST dari APBN,” kata Thamrin via telepon, kemarin. Dia menerangkan, dalam penyaluran bantuan via Kantor Pos terdapat biaya transaksi sebesar Rp5.000. Namun, dia memastikan jika tidak ada pemotongan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan. “Semua anggaran diluar itu menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Jadi, masyarakat menerima BLT dengan jumlah sesuai dengan ketetapan pusat. Tidak ada potongan biaya apapun,” terangnya. Lebih lanjut dia mengatakan, dalam penyaluran BLT APBD itu akan langsung digelontorkan untuk kebutuhan selama tiga bulan. “Jadi selanjutnya akan kita proses untuk periode yang berikutnya,” pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang mulai memasuki periode Juni semakin membuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai  (BLT) APBD merasa keki. Sebab, hingga saat ini meraka belum menerima sepeser bantuan yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tersebut. Salah satu KPM yang mempertanyakan realisasi penyaluran BLT APBD itu yaitu Marina (67). Warga Desa Palas Pasemah ini mengaku merasa kecewa dengan terlambatnya penyaluran bantuan tersebut. “Sudah lama nunggu, tapi bantuannya enggak turun-turun. Saya  sudah tanya ke aparat desa tapi mereka juga enggak tahu kapan bantuannya akan dicairkan,” ujar Marliman saat ditemui Radar Lamsel di kediamannya, Selasa (8/7) sore kemarin. Janda yang hidup seorang diri ini menerangkan, seharusnya masyarakat miskin seperti dirinya yang memiliki penghasilan sebagai buruh tani menjadi prioritas untuk mendapat bantuan lebih dulu. Ia juga merasa iri hati lantaran KPM yang dinilai lebih mampu dari dirinya sudah menerima bantuan yang ketiga kalinya. “Yang lain sudah mau tiga kali nerima bantuan, padahal sawahnya lebar. Sementara saya,  janda yang hanya punya penghasilan dari nandur padi sampai sekarang belum dapat juga. Kalau bulan ini belum dicairkan juga saya berniat datang ke Kantor Kecamatan, utuk minta kejelasannya,” ungkapnya. (idh)

Sumber: