Sengketa Sari Ringgung, Forkopimda Upayakan Pembukaan Jalan

Tidak hadirnya Anton tentunya menyepelekan Forkopimda yang menginginkan kedua belah pihak agar hadir guna memberikan solusi terbaik sesuai harapan para pedagang yang menggantungkan hidupnya dengan berjualan di wisata Sari Ringgung. Padahal, sebelumnya melalui Prabu selaku kuasa hukum Anton mengatakan bersedia untuk duduk satu meja dengan difasilitas DPRD guna menyelesaikan permasalahan penutupan akses jalan ke lokasi wisata Sari Ringgung. “Dari pertemuan tadi, dengan mengundang berbagai pihak, ada beberapa hal yang krusial yang akan menjadi rekomendasi DPRD guna penyelesaian persoalan penutupan akses jalan wisata. Dan kita sepakat mengembalikan akses jalan yang saat ini ditutup pihak Anton untuk dibuka kembali, itu yang harus dilakukan pihak pemerintah daerah dan nanti dibackup oleh TNI serta Polri,” ujar Ketua DPRD Pesawaran M. Nasir, Kamis (30/7). Menurut M Nasir, pihaknya pun meminta baik Syamsu Rizal atau pun Anton untuk segera menghibahkan tanah mereka tersebut kepada pemerintah. “Karena semua pihak ini belum mendapatkan dokumen apakah tanah itu milik Anton atau bukan, makanya kita minta kepada pemerintah daerah tentang kejelasan status tanah tersebut,” jelasnya. Terkait pagar beton yang dibangun di tengah jalan menuju lokasi wisata Sari Ringgung oleh pihak Anton, DPRD meminta segera dibongkar lantaran izin mendirikan bangunannya hingga saat ini tidak ada. “Kita minta dalam waktu dekat ini segera mungkin dilakukan pembongkaran terhadap bangunan bangunan yang ada di akses jalan itu. Sedangkan untuk persoalan hukum silahkan untuk mereka bisa menyelesaikannya, karena kepentingan kita di sini hanya untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan pelaku usaha kecil ini terganggu gara gara penutupan jalan itu,” terangnya. Sementara itu, pihak Sari Ringgung melalui kuasa hukumnya Ajo Supriyanto, menyatakan, terkait permaslahan itu pihak Syamsu Rizal, tetap mendorong bagaimana ada solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat. “Ini pertemuan yang sudah ke tiga kalinya, pada prisipnya kita bicara kepentingan masyarakat, kita menyampaikan bahwa pihak kami Syamsu Rizal, tetap mendorong bagaimana ada solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat, bukan pada posisi hukum, karena kalau berbicara hukum yang ditempuh pengadilan,” ucapnya. Karenanya, pihaknya berharap, konflik tersebut agar bisa segera terselesaikan dan ditempuh dengan jalan yang terbaik demi untuk kepentingan masyarakat. “Kita dari awal sudah sepakat kita mengutamakan kepentingan masyarakat yang memang menggantungkan hidupnya di sana. Dari proses awal pun kami siap menghibahkan hak hak kami untuk kepentingan masyarakat, makanya kita berharap dengan pihak kepentingan yang lainnya terkait dengan sengketa ini mari kita tempuh jalan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat kami tetap upayakan ada solusi dan kesepakatan,” tandasnya. Terpisah, Dandim 0421/LS Letkol Kav Robinson Oktovianus Bessie mengatakan, pihaknya bersama kepolisian selaku penengah di dalam konflik tersebut menginginkan ada solusi terbaik terkait pesoalan tersebut. Kedua belah pihak sebaiknya bisa duduk lagi bersama supaya ada langkah kongkrit yang bisa diambil agar mendapat solusi terutama bagi masyarakat yang memiliki penghidupan di sana, terlepas dari masalah hukum yang sedang berjalan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak dinginkan lantaran permalahan itu. “Kita khawatir kalau memang ini tidak bisa diatasi dengan baik, ada dampak yang terjadi, seperti tindak kriminal, pengerusakan dan sebagainya ini yang harus kita jaga, apa lagi saat ini mendekati pilkada, makanya kita mendorong kepada pemerintah agar bisa mengambil langkah langkah kondusif di wilayahnya menjelang Pilkada ini,\" pungkasnya. (Rus)