Sekolah Kesulitan Cetak Karakter Siswa via Daring

NATAR - Sejumlah lembaga pendidikan di Kecamatan Natar baik Formal maupun Non Formal mulai resah. Pasalnya kebijakan untuk tetap melaksanakan kegiatan jarak jauh atau belajar Daring (Dalam jaringan) membuat langkah mereka terbatas. Terkhusus lembaga pendidikan swasta. Ketua yayasan Mutiara di Desa Haduyang Dedeh menilai, sebaiknya ada klasifikasi wilayah atau zona untuk melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka dan daring. \"Seharusnya ada zona-zona daerah yang boleh tatap muka dan tidak, karena kami sangat membutuhkan belajar tatap muka. Khususnya anak-anak dijenjang PAUD dan TK,\" ungkapnya kepada Radar Lamsel, Rabu (5/8). Ia menambahkan, anak PAUD dan TK akan kesulitan jika harus menerapkan Daring tersebut. \"Ya bagaimana belajar Daringnya anak PAUD dan TK mas ?, yang kami ajarkan di PAUD kan orientasi dan sosialisasi,\" keluhnya. Sementara Kepala SMAN 1 Natar Agus Nardi menyampaikan, sekolah akan kesulitan mencetak karakter siswa jika terus-terusan belajar daring. \"Ya kalau terus-terusan begini maka bagi saya akan sulit mencetak karakter siswa,\" ujarnya. Ia menambahkan, tatap muka sebetulnya bisa saja dilakukan saat ini seiring dengan keluarnya kebijakan New Normal dari Pemerintah pusat. Hanya saja setiap sekolah harus mengurangi jumlah siswa dalam setiap kelas. \"Paling tidak kita terapkan lagi double shift dan jam pelajarannya juga dikurangi,\" terangnya. Disisi lain, larangan belajar tatap muka juga berpengaruh terhadap sejumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kecamatan Natar, seperti LKP Bina Mulya yang akhirnya memberhentikan semua aktifitasnya. \"Ya bagaimana mau berjalan, LKP juga termasuk yang dilarang melaksanakan kegiatan tatap muka,\" ucap ketua LKP Bina Mulya Mulyono. Ia berharap, Dinas Pendidikan Lampung maupun Lamsel segera mencarikam solusi agar semua lembaga pendidikan bisa berjalan kembali, sebab semua berkaitan dengan ekonomi para pengajar juga. \"Ya kalau negeri tidak pengaruh, karena selama ini memang bergantung pada Dana BOS, kalau swasta dan LKP kan harus ada sumber lain,\" ketusnya. (Kms)

Sumber: