Duh.. Bumame Farmasi Belum Beroperasi

BAKAUHENI - Bumame Farmasi belum bisa beroperasi. Pasalnya, urusan mereka dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Panjang belum beres. Rencananya, Rabu (21/4/2021), pihak Bumame dijadwalkan bertemu dengan KKP untuk membahas pelayanan tes swab antigen kepada pengguna jasa. Namun pertemuan itu urung terlaksana. Pihak Bumame Farmasi mendadak tidak bisa datang ke markas KKP. Belum diketahui apa alasan Bumame, sebab, KKP juga tidak mendapat notifikasi perihal batalnya pertemuan tersebut. Walaupun batal, KKP tetap bersikap santai. \"Pihak klinik sampai sekarang belum datang ke kantor. Kita belum bisa approve,\" ujar Kepala KKP Kelas II Panjang, R. Marjunet. Selama belum memiliki rekomendasi atau persetujuan dari KKP, selaku unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, maka pelayanan yang diberikan Bumame Farmasi kepada calon penumpang kapal di Pelabuhan Bakauheni belum bisa dikatakan sah. “Harusnya yang memberikan izin itu Dinkes Provinsi atau Kabupaten. Tetapi, karena ada di wilayah pelabuhan, maka kewenangannya diserahkan ke kita,” katanya. Diberitakan sebelumnya, terminal di Pelabuhan Bakauheni memiliki tempat/bilik tes swab antigen. Jika melihat informasi di banner yang terletak di samping pintu masuk loket tiket penumpang, tes swab ini dilakukan oleh Bumame Farmasi. Di sana juga ditulis keterangan bahwa hasil tes bisa diketahui kurang lebih selama 30 menit. KKP Kelas II Panjang, menyebutkan bahwa pihaknya baru mendapat laporan dan permintaan izin layanan tes swab antigen itu. KKP, kata Marjunet, siap berkoordinasi dengan pihak manapun. Karena, kata dia, tugas KKP sebetulnya hanya siaga 24 jam. Serta memvalidasi surat keterangan hasil rapid. Adanya pelayanan tes swab antigen oleh Bumame Farmasi ini sebelumnya sempat menimbulkan tanya tanya. Sebab, Humas PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni, Syaifullail Maslul Harahap, mengatakan kalau pihak yang melakukan tes swab antigen itu dari Dinas Kesehatan. Dia juga menyebut bisa dari Pemda, dan puskesmas setempat. Atau mungkin pihak swasta yang digandeng Dinas Kesehatan. Sebaliknya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Eka Riantinawati, S.Km.,M.Kes mengatakan kalau pelayanan kesehatan di pelabuhan diserahkan kepada KKP, yang ingin menggandeng pihak ketiga, atau tidak. (rnd)

Sumber: