Penambang Untung, Masyarakat Buntung

KALIANDA - Masyarakat Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda mendesak pihak pertambangan batu bertanggungjawab atas kerusakan jalan lingkungan di Dusun 1. Keluhan masyarakat datang karena mereka tidak bisa lagi menikmati akses jalan bagus. Padahal, usia jalan lapen itu belum genap setahun.   \"Kalau gini mah judulnya pengusaha untung, masyarakat buntung,\" ujar Abdul, warga desa setempat kepada Radar Lamsel, Selasa (3/8/2021).   Dian, warga lainnya, menilai pengusaha tambang batu tak acuh karena fokus pada keuntungan pribadi. Sedangkan masyarakat mendapat bagian yang tidak enak, yang tadinya lancar mengambil hasil bumi, terpaksa kesulitan lagi. Sebab, hampir seluruh bagian jalan telah berubah menjadi tanah.   \"Dari sini kelihatan, siapa yang dirugikan. Coba Pemkab cek dulu ke sini, siapa tau mereka mau memperbaiki,\" katanya.   Aktivitas pertambangan batu itu diduga ilegal. Sebab, Pemerintah Desa Tajimalela menyebut kalau pertambangan itu tidak memiliki izin lingkungan. Seharusnya sebelum beroperasi, pertambangan batu paling tidak sudah mengantongi izin agar aktivitas mereka dianggap sah.   \"Tidak ada (izin). Terkait jalan yang rusak, tindaklanjutnya kami juga tidak tahu seperti apa,\" ujar Pj Kades Tajimalela, Arifin.   Diberitakan sebelumnya, kerusakan jalan lapen di Dusun 1, Desa Tajimalela, akibat mobilitas dump truk bermuatan batu harus diperbaiki. Paling tidak, pengelola tambang batu berkontribusi agar warga tidak dirugikan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membangun jalan untuk masyarakat, bukan untuk pengusaha.   Kepala UPT PKB Kalianda-Rajabasa, Munadi, S.T. mengatakan kalau kondisi jalan lapen itu dilalui kendaraan lebih tonase, yang ada kekuatannya tidak akan bertahan lama karena ada pertambangan batu. Otomatis armada yang melintasi jalan tersebut memiliki mobilitas tinggi. Munadi sudah mengingatkan hal tersebut.   \"Bagaimana desa desa, karena yang dirugikan masyarakat. Jalan disiapkan bukan untuk perusahaan, tapi untuk masyarakat,\" katanya. (rnd)

Sumber: